Mencari Urgensi RUU Alkohol di Indonesia

Benang Merah

Melihat kacamata perekonomian, urgensi penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Alkohol yang sangat mengikat peredaran minuman beralkohol perlu dipertimbangkan kembali. Dari sisi konsumsi, Indonesia masih sangat jauh dari rata-rata dunia bahkan Asia. Penelitian dari lima kota di Indonesia juga belum menemukan korelasi yang kuat antara konsumsi alkohol dan kriminalitas.

Mempertimbangkan asas penarikan pajak yang mewajibkan penerimaan lebih besar dari biaya penarikan, pemerintah memiliki opsi untuk meningkat tax ratio apabila ingin mengurangi peredaran minuman beralkohol. Apalagi kalau kita melihat porsi pendapatan cukai alkohol yang relatif rendah. Selain itu, Adanya gap antara permintaan dan penawaran minuman beralkohol memberi celah untuk berkembangnya black market. Ini dapat meningkatkan biaya operasional kontrol pasokan minuman beralkohol dari black market.

Sebagai pihak yang paling terdampak, proteksi dan insentif untuk pelaku industri juga perlu dipertimbangkan baik dari produsen dan distributor minuman beralkohol. 

Sebagai opsi, akses dan insentif ekspor dapat menjadi alternatif untuk proteksi industri lokal melihat tingginya arus permintaan minuman beralkohol dari luar negeri. Lisensi penjual minuman beralkohol dapat difokuskan ke industri pariwisata sebagai antisipasi dampak yang berkepanjangan terhadap pariwisata Indonesia hingga pengenalan produk lokal di konsumen luar negeri.

Referensi tanpa hyperlink:

Manthey et al. (2019). Global Alcohol Exposure Between 1990 and 2017 and forecast until 2030; a modelling study. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32744-2.

Asshari, Servin & Maryam Lankarani. (2016). Education and Alcohol Consumption among Older Americans; Black-White Differences. https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpubh.2016.00067.

Menot et al., (2017). Karakteristik Alcohol Related Crime di Indonesia: Studi di Lima Kota.