Maka dari itu, komitmen kuat untuk landscape management yang berkelanjutan diperlukan. Hal ini menyangkut pengambilan tindakan untuk meningkatkan tata kelola lahan dan sumber daya alam, termasuk:
Pertama, pemerintah harus mampu mendefinisikan batas-batas lahan dan penggunaan yang diperbolehkan sehingga exchange antara penggunaan dan pengguna lahan dapat diseimbangkan. Langkah ini dapat dilakukan berdasarkan saran Hardin dalam Tragedy of The Commons. Hardin menyarankan bahwa problematika eksploitasi common goods seperti hutan yang berlebihan dapat diselesaikan dengan teknis pengelolaan terpadu seperti assigned ownership. Dengan membagi kepemilikan lahan menjadi state-owned dan private-owned, pengelolaan lahan maupun hutan akan lebih adil dan tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat banyak.
Kedua, pemerintah harus menyokong tata kelola ruang yang mempertimbangkan jasa ekosistem dan secara langsung turut memperkuat prosedur perizinan lahan yang sesuai. Hal ini juga harus didukung oleh penyelarasan lembaga, kebijakan, dan insentif lintas sektor. Tentunya, kejelasan dan keteraturan prosedural sangatlah esensial dalam proses konservasi hutan dan lahan gambut tersebut.
Terakhir, pemerintah dan masyarakat berkepentingan harus bekerja sama dalam mempromosikan pengelolaan lanskap berkelanjutan atau sustainable landscape management. Penyempurnaan dan sosialisasi Kebijakan Satu Peta Pemerintah merupakan langkah penting dalam mendukung langkah ini.
Kesimpulan
Dahulu, pembakaran hutan memang membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Namun dewasa ini, setelah kita telisik lebih dalam, kenyataan berkata lain. Kebiasaan membakar hutan terbukti menghasilkan lebih banyak eksternalitas negatif berupa kerugian-kerugian yang melebihi nilai keuntungan yang diperoleh darinya.Â
Pada akhirnya, penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya harus mampu bertindak dan bersikap hand in hand agar kebiasaan buruk pembakaran hutan tidak berlanjut mendatangkan petaka bagi khalayak luas. Lebih baik mengendalikan api daripada dikendalikan api, bukan?
Diulas oleh Muhammad Akbar Putra | Ilmu Ekonomi 2019 | Staf Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2020
Referensi:
Dauvergne, P. 1998. "The political economy of Indonesia's 1997 forest fires." Australian Journal of International Affairs, 52(1): 13 -- 17
Dennis, R. A., et. al. 2005. Fire, people and pixels: linking social science and remote sensing to understand underlying causes and impacts of fires in Indonesia. Human Ecology, 33(4), 465-504.
