Strategi Fiskal Indonesia Melawan Resesi 2020, Pedang Bermata Dua?

Kebijakan-kebijakan juga bertujuan untuk melawan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand yang saat ini sedang menarik banyak investasi dari China. Langkah-langkah ini "memasarkan" potensi Indonesia terhadap pelaku usaha domestik maupun luar, sehingga meyakinkan mereka untuk tetap melakukan investasi.

Pedang Bermata Dua?
Meskipun pemerintah memiliki anggaran yang sangat tinggi dan juga strategi yang sangat komprehensif, masih ada suatu titik lemah yang jika tidak diurus, maka strategi tersebut tidak berjalan dengan yang semestinya.

Masalah utama ialah Indonesia sangat bergantung kepada kesediaan perusahaan untuk melakukan investasi.  Secara teori, adanya insentif seperti pengurangan pajak jika berinvestasi di KEK ataupun Super Deduction akan menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Indonesia. 

Namun, perusahaan adalah suatu instansi yang memiliki ekspektasi; jika mereka merasa bahwa permintaan di masa resesi akan menurun, maka mereka berpotensi mengurangi kapasitas produksi dan biaya berlebih, salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan. Ini akan menyebabkan daya beli orang (baca: konsumen) dilucuti darinya. Karena belanja konsumen merupakan 56% dari total PDB, tindakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan PDB Indonesia.

Solusi yang bisa mengurangi risiko tersebut dengan memberikan subsidi secara langsung ke rumah tangga. Solusi ini menggunakan prinsip "Helicopter Money" di mana pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk apapun secara langsung (biasanya dalam bentuk uang) layaknya helicopter melempar uang ke rakyat di bawahnya.

Solusi seperti ini sempat dibawa oleh Singapura sebagai salah satu "Resilience Package" dalam menghadapi krisis moneter di tahun 2008. 

Singapura memberikan bantuan dana secara langsung kepada rumah tangga untuk stimulate consumer spending. Pada akhirnya, bantuan tersebut menjadi kontributor dalam meningkatkan pertumbuhan PDB sebanyak 15% di tahun 2009 dan juga mereka bisa pulih dari efek krisis moneter dalam kurun waktu 1.5 tahun. 

Memang ada rencana untuk memberikan program jaminan sosial untuk korban PHK tetapi nyatanya di APBN 2020 korban pengangguran hanya akan mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill mereka tanpa menambahkan subsidi supaya mereka bisa berbelanja selama mereka di-PHK.

Oleh sebab itu, seharusnya indonesia mempunyai safety net untuk tetap menstimulasi konsumsi rumah tangga jika kebijakan pro-investasi tersebut ternyata tidak berhasil.

Gambar 2: Kebijakan Fiskal (dok. Kanopi FEB UI)

Evaluasi Sebelum Resesi
Kesimpulannya, resesi diproyeksikan akan terjadi di Q1 dan Q2 tahun 2020 dengan kemungkinan dampak yang membahayakan perekonomian Indonesia. 

Fokus yang Kemenkeu ambil terhadap konsumsi dan investasi domestik untuk melawan efek resesi tersebut merupakan pendekatan yang baik di tengah ketidakpastian global.