Bulan Maret lalu, Presiden Joko Widodo melontarkan sebuah tantangan kepada dunia perbankan untuk menyediakan layanan kredit pendidikan. Presiden berharap kredit pendidikan dapat membantu jutaan anak Indonesia untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memperbaiki derajat kehidupan mereka. Lantas apa sebenarnya kredit pendidikan itu?
Kredit pendidikan (dikenal pula sebagai student loan) adalah bantuan pinjaman bagi para pelajar untuk menyelesaikan pendidikan tinggi yang meliputi biaya pokok, buku, biaya hidup, dan biaya lainnya. Kredit pendidikan menjadi salah satu opsi mengingat besarnya dana yang perlu dikeluarkan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sistem ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Malaysia.
Presiden Jokowi dalam pidatonya sempat menyinggung pelaksanaan kredit pendidikan seperti di Amerika Serikat. Hal ini kemudian menjadi perdebatan hangat mengingat AS mengalami banyak masalah dengan kebijakannya itu. Bagaimana sebenarnya sistem kredit pendidikan AS bekerja?
Pemerintah federal AS memiliki beberapa tipe pinjaman yang lazim digunakan, yakni Perkins, Stafford, PLUS,dan Consolidation loans. Variasinya terletak pada jumlah pinjaman, tingkat bunga, pertimbangan kemampuan pemohon, serta siapa saja yang dapat mengajukan. Aplikan juga bisa mencari tambahan selain dari pemerintah melalui institusi privat. Setiap penyedia swasta memiliki kebijakan tersendiri, tetapi umumnya syarat yang diberikan lebih berat daripada pinjaman oleh pemerintah federal. Berdasarkan data statistik, pinjaman dari pemerintah federal mencapai 80 persen dari jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan, sementara sisanya berasal dari swasta.
Setamat dari bangku pendidikan, debitur diwajibkan untuk melunasi utangnya. Pemerintah menyediakan beberapa skema pelunasan untuk dipilih. Apabila debitur tidak menjatuhkan pilihan, maka secara otomatis dikenakan skema standar. Kegagalan dalam membayar berakibat pada hilangnya kepercayaan terhadap debitur yang memiliki beberapa implikasi, seperti kesulitan untuk membeli aset, mengubah skema pelunasan, dan bahkan dituntut ke pengadilan.
Sebelum membahas bagaimana model kredit pendidikan ini dapat diimplementasikan, kita sebaiknya melihat kondisi pendidikan di Indonesia terlebih dahulu.
Kondisi Pendidikan Tinggi di Indonesia
Biaya pendidikan tinggi di Indonesia memang tergolong mahal. Agar dapat menyelesaikan program studi selama tiga hingga empat tahun, seseorang membutuhkan biaya 110 sampai 200 juta (kategori universitas swasta dengan akreditasi A BAN-PT) untuk jurusan non-kesehatan, sementara jurusan kesehatan mematok harga 500 hingga 600 juta.Â
Kampus negeri memiliki variasi biaya kuliah pula. Dengan asumsi tidak ada potongan, maka seseorang harus merogoh kocek sebanyak 20 hingga 100 juta untuk berkuliah hingga lulus di universitas negeri dengan akreditasi yang sama. Itu belum termasuk biaya-biaya lain yang mesti dikeluarkan, seperti biaya tempat tinggal, transportasi, kebutuhan perkuliahan, dan sebagainya.
Hal lain yang menarik adalah tingkat partisipasi pada pendidikan tinggi yang tergolong rendah (21,72%) bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia muda dalam 15 tahun terakhir. Dalam hal kualitas, hasil riset Quacquarelli Symonds (QS) menunjukkan tidak ada perguruan tinggi di Indonesia yang mampu menembus 50 besar PT terbaik di Asia (UI, ITB, dan UGM berada pada 100 besar).
Meningkatkan manfaat dan menilai prospeknya
