Uang Rupiah Digital Memperlancar Kebijakan Moneter?

Beberapa bulan lalu BI atau Bank Sentral mulai membuat rencana Proyek Garuda untuk mengembangkan uang rupiah digital. Diketahui uang rupiah digital tersebut menggunakan teknologi blockchain. 

Singkatnya blockchain dapat dikatakan sebagai buku besar yang berguna untuk mencatat transaksi secara digital. Blockchain sendiri memiliki dua jenis yakni private blockchain dan public blockchain.

Apa Itu Uang Rupiah Digital? Bagaimana Perbedaannya Dengan Uang Elektronik di Bank Umum dan Dompet Digital?

Uang rupiah digital merupakan uang jenis baru yang jaringan keuangan tersebut terpusat langsung dengan Bank Sentral. Saat ini BI masih mengusahakan untuk meresmikan penggunaan uang digital tersebut. 

Harapannya penggunaan uang rupiah digital dapat diakses dan digunakan oleh seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada selama mereka memiliki handphone. Masyarakat juga dapat melakukan transfer kepada siapapun dengan cepat dan tanpa persyaratan yang memusingkan.

Pada dasarnya di Indonesia sendiri tidak semua warganya telah menggunakan alat pembayaran digital, baik uang elektronik dari Bank-Bank yang ada di Indonesia ataupun dompet digital yang disediakan oleh beberapa perusahaan tertentu seperti Dana, Ovo, Gopay, dan lain sebagainya. 

Uang rupiah digital akan menjadi salah satu opsi pembayaran tambahan bagi warga Indonesia dan dapat dijadikan solusi dari permasalahan sistem pembayaran serta infrastruktur keuangan yang belum efisien di Indonesia.

Banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan alat pembayaran tradisional yang kurang efisien. Berbeda dengan area perkotaan yang sudah mulai mengalami digitalisasi sehingga mulai terbiasa menggunakan alat pembayaran digital. Alasan lain BI mencanangkan program tersebut ialah meskipun telah banyak lembaga-lembaga yang membuat pembayaran digital, data digital dari setiap lembaga tersebut terpisah dan sulit untuk dimonitoring.

Akibatnya ketika pemerintah mencoba membuat kebijakan ekonomi atau kebijakan moneter memerlukan waktu untuk memproses kebijakan tersebut untuk segera direalisasikan. Seperti yang kita ketahui terdapat alur dalam membuat kebijakan yakni kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia tersebut tidak langsung dikerjakan namun menunggu bank-bank umum untuk bergerak.

Jadi uang rupiah digital merupakan salah satu alternatif pembayaran yang dapat digunakan dengan mudah dan termonitoring oleh satu lembaga saja dengan sistem private blockchain oleh Bank Indonesia (Bank Sentral). Berbeda dengan uang elektronik dan dompet digital yang dipantau oleh masing-masing lembaga terkait saja.

Kelebihan Program Uang Rupiah Digital

Program uang rupiah digital merupakan program yang cukup efisien dalam memantau keuangan karena pemerintah dapat langsung mengawasi langsung tingkat inflasi di Indonesia, memudahkan pemberian insentif langsung kepada masyarakat, dan memudahkan pembuatan kebijakan moneter ekonomi yang dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Sebagai contoh banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri, saat mereka mencoba untuk mengirim uang kepada keluarga di Indonesia hambatan yang terjadi ialah proses transaksi yang membutuhkan waktu dan biaya perantara yang tidak murah. Apabila uang rupiah digital dimanfaatkan dengan baik maka mereka dapat dengan mudah melakukan transfer kepada keluarga tanpa perantara dengan cepat serta efisien sehingga mempercepat proses transaksi.

Dengan uang rupiah digital, pemerintah juga dapat memberikan bantuan insentif secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui pihak ketiga. Berdasarkan beberapa kasus banyak terjadi penyimpangan saat proses pendistribusian bantuan tersebut terjadi seperti kasus korupsi bansos, korupsi dana BLT oleh pejabat, dan berbagai kasus korupsi lainnya.

Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tersebut terjadi dikarenakan bantuan tersebut tidak tepat sasaran kepada masyarakat dan perantara yang kurang amanah. Selain itu didukung pula dengan sistem pendistribusian bantuan ekonomi yang tidak termonitor secara langsung. Akibatnya mudah terjadi penyelewengan.

Dengan peran uang rupiah digital maka pemerintah memiliki kendali untuk mengatur subsidi, bansos, keringanan pajak bahkan beasiswa menjadi lebih mudah dan tepat sasaran pada pihak yang berhak menerima dikarenakan langsung dilakukan dari pihak pertama tanpa perantara. Alhasil peluang untuk korupsi dapat dicegah dan bantuan ekonomi pun sesuai dengan perencanaan.

Bank Indonesia (Bank Sentral) juga akan lebih cepat dan efektif dalam menetapkan berbagai kebijakan moneter. Hal tersebut didukung dengan sistem terpusat dari controlling uang rupiah digital tersebut. Dengan sistem terpusat pemerintah juga lebih efisien dalam mengawasi tingkat inflasi negara sehingga kestabilan ekonomi juga dapat terjaga.

Bagaimana Nasib Uang Kartal atau Uang Cash Apabila Uang Rupiah Digital Dijalankan?

Nailul Huda seorang ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan bahwa penggunaan uang kartal atau uang cash juga akan tetap dijalankan. 

Uang rupiah digital hanya menjadi satu dari sekian alternatif pembayaran yang ada di Indonesia sehingga harapannya masyarakat Indonesia dapat bertransaksi lebih mudah. Seperti yang kita ketahui bersama untuk beralih dan mengikuti transformasi dari satu era ke era yang lain diperlukan waktu. Tidak semua masyarakat Indonesia dapat dengan cepat beradaptasi dengan "revolusi digital" tersebut.

Oleh karena itu, penulis berpendapat mungkin hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk terus memberlakukan uang kartal atau uang cash. Apabila uang rupiah digital langsung dijalankan di Indonesia maka masyarakat Indonesia yang sulit beradaptasi dengan digitalisasi akan kelabakan. Selalu membutuhkan waktu untuk segala perubahan.

Negara Yang Menjalankan Uang Rupiah Digital

Faktanya tidak hanya Indonesia saja yang mengusahakan uang rupiah digital, terdapat beberapa negara yang mencoba menerapkan program uang digital. Uang digital tersebut biasa disebut dengan Central Bank Digital Currency (CBDC). Menurut The Geoeconomics Center terdapat 105 negara yang sedang mengembangkan CBDC. Beberapa negara tersebut antara lain Jepang, Swedia, Perancis, Turki, dan China sebagai satu-satunya negara yang telah menerapkan CBDC.

Tantangan Uang Rupiah Digital

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa uang rupiah digital dijalankan secara terpusat oleh Bank Indonesia (Bank Sentral) sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur segala bentuk peredaran uang. Namun sistem tersebut dapat menjadi boomerang apalagi ketika kebijakan tersebut tidak diawasi dengan benar.

Uang rupiah digital dapat dijadikan alat untuk memerangi korupsi, namun ketika kewenangan tersebut didapatkan oleh orang yang tidak tepat maka akan menjadi peluang serta senjata untuk membungkam masyarakat atau oposisi tertentu yang mungkin dilakukan untuk memenuhi kepentingan politik. Individu akan diuji ketika berhadapan dengan uang dan kewenangan. Dengan kewenangan dan subyektifitas yang mungkin terjadi, pemerintah dapat dengan mudah membekukan CBDC orang yang mereka anggap "mengganggu".

Oleh karena itu, diperlukan pandangan yang objektif serta pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yudikatif. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah penyelewengan wewenang sehingga segala sesuatunya tetap pada jalan yang ditentukan. Selain itu dengan memperkuat sisi yudikatif, Bank Indonesia (Bank Sentral) dapat melaksanakan tugasnya dengan keadilan dan demokrasi.

Dengan adanya uang rupiah digital yang dikelola terpusat oleh Bank Indonesia (Bank Sentral) maka pemerintah dapat melihat perputaran uang yang terjadi tanpa privasi. 

Pemerintah dapat mencegah kejahatan dengan melacak data seseorang dan menganalisis alur-alur transaksi mencurigakan yang mungkin terjadi, sehingga privasi masyarakat tidak dilakukan secara anonim melainkan terpampang secara jelas oleh Bank Indonesia (Bank Sentral). Individu juga akan semakin kehilangan kendali baik kebebasan ataupun kendali regulasi. Dapat dikatakan privasi dari penggunanya akan semakin berkurang.

Resiko lain penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) ialah terjadinya kejahatan siber (Cyber Crime). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia sendiri memiliki pengalaman yang penulis nilai cukup menyedihkan mengenai pembobolan data-data. 

Pembobolan tersebut dilakukan oleh salah satu hacker yang kuat hingga berhasil mengekspos data para pejabat. Kemudian apakah Indonesia mampu membentuk sistem keamanan siber yang sangat kuat pada program uang rupiah digital untuk menghindari terjadinya pembobolan lain di masa depan?

Sejatinya apabila berkolaborasi dengan teknologi asing atau para ahli dari luar Indonesia dapat memunculkan peluang terjadinya pembobolan tersebut. Hal yang dipertaruhkan cukup besar, uang rupiah digital memiliki data tentang penggunanya yang mana data tersebut menyimpan banyak informasi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia juga harus mampu memastikan untuk dapat membentuk keamanan siber yang benar-benar kuat agar data-data dari para pengguna uang rupiah digital tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Tantangan lain yang perlu dihadapi Indonesia untuk meluncurkan uang rupiah digital ialah pemerataan akses internet. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia tidak memiliki akses internet yang merata di setiap tempatnya dan hal tersebut seharusnya menjadi fokus pemerintah sebelum memberlakukan CBDC sehingga tujuan CBDC sendiri untuk memudahkan seluruh masyarakat Indonesia melakukan transaksi dengan mudah dan cepat dengan pengawasan yang lebih efektif tersebut akan semakin optimal.

Dapat disimpulkan uang rupiah digital memiliki pro dan kontranya masing-masing. Hal positif yang dapat kita ketahui dengan penerapan uang rupiah digital (CBDC) ialah pemetaan kebijakan moneter lebih terkendali, proses transaksi yang efisien, serta murah dan cepat. Namun disisi lain pemerintah juga harus meng-upgrade akses internet dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mengawasi pelaksanaan dari program uang rupiah digital tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan serta pembobolan data yang berakibat fatal pada perekonomian masyarakat.