Penerawangan Peta Politik Pasca Pengumuman Kabinet Kerja Jilid II

Yang menarik sebenarnya adalah posisi Demokrat, setelah pengumuman Kabinet Kerja Jilid II ini. Demokrat telah berkuasa selama 10 tahun, tentu telah memilik resource yang cukup untuk membangun koalisi oposisi besar dan menaikkan daya tawar mereka terhadap pemerintah, namun pada kenyataannya mereka terpental dari susunan Kabinet JKW-KHMA. 

Hal ini tentu saja akan membuat Demokrat menggunakan semua resource nya untuk menghadang setiap kebijakan pemerintah dan kemungkinan besar mempengaruhi parlemen untuk mendukung kepentingan demokrat. Namun kelihatannya pilihan target politik partai Demokrat akan sangat terbatas. 

Maksudnya adalah, Demokrat akan sekeras mungkin menghadang setiap kebijakan pemerintah dengan mendukung kepentingan kelompok pemain dua kaki, namun tidak akan mendapat posisi apapun di koalisi Jokowi-KHMA, kecuali JKW-KHMA yang menawarkan sebuah tawaran politik yang menguntungkan kepada Demokrat.

Manuver Pemerintah

Politik memang adalah seni kemungkinan, namun dalam ilmu ekonomi ada kaitannya dengan teori permainan, dimana setiap pihak harus dapat memaksimalkan kepuasannya dengan kemungkinan pilihan yang diambil olehnya dan pihak oposisinya. 

Dalam hal ini terdapat insentif, informasi yang terbatas dan akhirnya negosiasi. Tidak ada pembahasan etika dalam politik prakatis, dan ini adalah permainan rakyat jelita dan bukan rakyat jelata yang selalu baper.

Menurut penerawangan penulis, Presiden Jokowi menempatkan beberap profesional ke dalam susunan kabinetnya sebagai sebuah alat barter ke depannya untuk membeli loyalitas pendukung dan oposisi. 

Susunan kabinet yang diumumkan pada tanggal 20 Oktober kemarin bukanlah posisi tetap, dan kemungkinan pada pertengahan tahun 2020 juga akan terjadi perombakan untuk mengakomodir peningkatan daya tawar kubu-kubu pendukung seperti PKB, Nasdem, Golkar, PDIP ataupun Gerindra, serta kelompok-kelompok seperti NU dan Muhammadiyah, ataupun kelompok lain seperti kelompok Mantan Wapres JK ataupun kelompok pendukung KHMA.

Di sisi lain juga Presiden JKW menempatkan beberapa tokoh untuk saling mengunci, misalnya saja, Mahfud MD yang ditempatkan sebagai Menkopolhukam, yang selama gagal menjadi Wapres terlihat memiliki dendam tersembunyi terhadap para pengurus NU dan tentu saja Wapres KHMA. Mahfud MD juga pada tahun 2014 merupakan penasehat Prabowo selama Pilpres (bisa lihat video ILC). 

Sedangkan posisi Menteri Agama yang dipegang oleh Jend. Facrul Razi Batubar, kemungkinan besar untuk menangkal gerakan intoleran dan radikal, sebuah musuh khayalan baru, namun ada. 

Hal ini karena Jend. Fachrul Razi juga pernah menjadi pengurus beberapa organisasi keagamaan bersama Jend Wiranto, sehingga ia mengetahui gerakan kelompok ini. Namun hal ini juga akan berimbas kepada ormas-ormas islam lainnya, atau mungkin saja Fachrul Razi memang dipasang untuk menghadang gerak NU ataupun Muhammdiyah ataupun manuver KHMA nantinya, semua keungkinan bisa saja terjadi.