Penerawangan Peta Politik Pasca Pengumuman Kabinet Kerja Jilid II

Pasca pengumuman Kabinet Kerja Jilid II oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 kemarin, dan masuknya Gerindra ke dalam koalisi pendukung Jokowi-KHMA, membuat peta politik Indonesia kembali mencair. 

Ketegangan tidak lagi terbagi ke dalam dua kubu yang saling berhadapan, namun menjadi faksi-faksi kecil yang kemudian mereposisi diri untuk membuat sebuah faksi besar baik untuk mendukung pemerintahan, menjadi oposisi ataupun menjadi keduanya. 

Permainnya kemudian bukan lagi menjadi pemenang absolut yang menguasai semua kursi, namun bagaimana menambah konsesi kekuasaan di semua lini baik di eksekutif, legislatif maupun lembaga tinggi negara lainnya.

Pintu masuk persaingan antar partai dan antar kelompok partai yang terdekat akan beralih ke gedung Parlemen di Senayan. Menurut penerawangan penulis, partai-partai akan mengelompokkan diri mereka ke dalam tiga kelompok besar, die hard pemerintah, di sini kemungkinan akan tergabung PDI Perjuangan dan Gerindra. Kelompok kedua adalah pemain dua kaki, kemungkinan adalah Nasdem, PAN, PKB, PPP serta Golkar, dan kelompok ketiga adalah oposisi sejati yang terdiri dari kutub Demokrat dan PKS.

Selain itu di luar kelompok partai ini terdapat dua ormas besar yang memiliki pengaruh politik besar terhadap parta-partai ini yaitu NU dan Muhammadiyah, di mana kedua ormas besar ini terlihat sangat tidak puas dengan susunan kabinet yang telah dibentuk oleh Presiden. 

Terlihat NU sebagai Ormas besar yang memiliki banyak pengaruh melakukan manuver setidaknya mulai mendekati FPI sebuah ormas yang pada waktu pemilu lalu sangat keras bersuara melakukan kampanye negatif terhadap pasangan Capres Jokowi-KHMA. NU sendiri tidak puas dengan posisi Menteri Agama yang selama ini menjadi tradisi di pegang oleh tokoh-tokoh yang mewakili NU. 

Di sisi lain, juga terdapat kelompok Gusdurian yang selama ini bekerja keras memenangkan JKW-KHMA, sekaligus berhasil menarik Prabowo untuk masuk kedalam pemerintahan JKW, namun tidak mendapat posisi strategis di pemerintahan. 

Sedangkan Muhammadiyah sendiri, memprotes penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, walaupun memang selama pilpres berlangsung, Muhammadiyah cendrung untuk beroposisi terhadap JKW-KHMA.

Manuver partai Politik

Setelah pengumuman nama-nama Menteri Kabinet Kerja, Partai Nasdem melakukan manuver untuk bertemu dengan Presiden PKS, hal ini setidaknya menjadi pintu pertama untuk melakukan komunikasi antara Nasdem dan PKS dan dapat berlanjut ke partai oposisi lainnya seperti PAN ataupun mungkin saja Demokrat. 

Mungkin saja ke depannya jika ada isu seksi yang dapat menaikkan daya tawar Nasdem di pemerintah, Nasdem dapat menarik dukungan dari PKS atau partai oposisi lainnya melalu PKS sebagai jembatan untuk kepentingan Nasdem kedepannya.

Yang menarik sebenarnya adalah posisi Demokrat, setelah pengumuman Kabinet Kerja Jilid II ini. Demokrat telah berkuasa selama 10 tahun, tentu telah memilik resource yang cukup untuk membangun koalisi oposisi besar dan menaikkan daya tawar mereka terhadap pemerintah, namun pada kenyataannya mereka terpental dari susunan Kabinet JKW-KHMA. 

Hal ini tentu saja akan membuat Demokrat menggunakan semua resource nya untuk menghadang setiap kebijakan pemerintah dan kemungkinan besar mempengaruhi parlemen untuk mendukung kepentingan demokrat. Namun kelihatannya pilihan target politik partai Demokrat akan sangat terbatas. 

Maksudnya adalah, Demokrat akan sekeras mungkin menghadang setiap kebijakan pemerintah dengan mendukung kepentingan kelompok pemain dua kaki, namun tidak akan mendapat posisi apapun di koalisi Jokowi-KHMA, kecuali JKW-KHMA yang menawarkan sebuah tawaran politik yang menguntungkan kepada Demokrat.

Manuver Pemerintah

Politik memang adalah seni kemungkinan, namun dalam ilmu ekonomi ada kaitannya dengan teori permainan, dimana setiap pihak harus dapat memaksimalkan kepuasannya dengan kemungkinan pilihan yang diambil olehnya dan pihak oposisinya. 

Dalam hal ini terdapat insentif, informasi yang terbatas dan akhirnya negosiasi. Tidak ada pembahasan etika dalam politik prakatis, dan ini adalah permainan rakyat jelita dan bukan rakyat jelata yang selalu baper.

Menurut penerawangan penulis, Presiden Jokowi menempatkan beberap profesional ke dalam susunan kabinetnya sebagai sebuah alat barter ke depannya untuk membeli loyalitas pendukung dan oposisi. 

Susunan kabinet yang diumumkan pada tanggal 20 Oktober kemarin bukanlah posisi tetap, dan kemungkinan pada pertengahan tahun 2020 juga akan terjadi perombakan untuk mengakomodir peningkatan daya tawar kubu-kubu pendukung seperti PKB, Nasdem, Golkar, PDIP ataupun Gerindra, serta kelompok-kelompok seperti NU dan Muhammadiyah, ataupun kelompok lain seperti kelompok Mantan Wapres JK ataupun kelompok pendukung KHMA.

Di sisi lain juga Presiden JKW menempatkan beberapa tokoh untuk saling mengunci, misalnya saja, Mahfud MD yang ditempatkan sebagai Menkopolhukam, yang selama gagal menjadi Wapres terlihat memiliki dendam tersembunyi terhadap para pengurus NU dan tentu saja Wapres KHMA. Mahfud MD juga pada tahun 2014 merupakan penasehat Prabowo selama Pilpres (bisa lihat video ILC). 

Sedangkan posisi Menteri Agama yang dipegang oleh Jend. Facrul Razi Batubar, kemungkinan besar untuk menangkal gerakan intoleran dan radikal, sebuah musuh khayalan baru, namun ada. 

Hal ini karena Jend. Fachrul Razi juga pernah menjadi pengurus beberapa organisasi keagamaan bersama Jend Wiranto, sehingga ia mengetahui gerakan kelompok ini. Namun hal ini juga akan berimbas kepada ormas-ormas islam lainnya, atau mungkin saja Fachrul Razi memang dipasang untuk menghadang gerak NU ataupun Muhammdiyah ataupun manuver KHMA nantinya, semua keungkinan bisa saja terjadi.

Penerawangan lainnya adalah, mungkin saja, Presiden JKW memang sengaja membuat posisi-posisi tertentu menjadi kontroversi, sehingga baik pendukung maupun oposisi akan sibuk saling berebut, sehingga tidak mengganggu program utama Presiden Jokowi yaitu membangun infrastruktur yang sepertinya sangat ia ingin wujudkan, yang terlihat dengan tidak berubahnya posisi menteri PU dan Perhubungan, dua orang sahabat lama sang Presiden, yang menjadi orang kepercayaannya.

Rumit memang....