Trump Effect dan Peluang Ekonomi bagi Indonesia

Kebijakan ini memang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat seperti tiga tahun belakangan ini, dan harusnya merupakan kebijakan berkelanjutan dari setiap rezim pemerintahan.

Namun demikian pemerintahan Jokowi-JK saat ini telah berani mengambil langkah penting ketika memfokuskan kebijakan lima tahunannya kepada penyediaan public good/semi public good yang diharapkan dapat mengurangi biaya sisi penawaran. Namun seharusnya kebijakan ini telah dilakukan sepuluh tahun lalu guna menghadapi keadaan fluktuasi ekonomi dunia seperti saat ini.

Peluang ekonomi Indonesia

GDP Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha (perbandingan lapangan usaha ekstaktif, pertanian & perkebunan dan Industri Pengolahan) 2011-2017 | Sumber: SEKI BI

Sebenarnya fluktuasi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini, bukan sebuah hal yang spesial, diawal 2015, nilai tukar rupiah pun mengalami situasi tertekan. Artinya perubahan nilai tukar adalah sebuah hal biasa. Adalah hal yang lucu ketika seorang penduduk yang jarang mengkonsumsi produk impor namun merasa resah dengan perubahan kurs. 

Namun memang perubahan kurs rupiah bagi kelompok penduduk tertentu, terutama penduduk yang hidup di perkotaan dan terbiasa mengkonsumsi produk impor memiliki dampak langsung terhadap fluktuasi kurs ini. Artinya perubahan kurs rupiah hanyalah mengganggu faktor kenyamanan sekolompok penduduk tertentu.

GDP Konstan Berdasarkan jenis penggunaan 2011-2017 | Sumber : SEKI BI

Turunnya nilai rupiah, akan membuat harga-harga produk impor relatif mahal, sehingga mengurangi kemampuan penduduk membeli produk impor. Kondisi ini seharusnya dapat menjadi peluang bagi perekonomian Indonesia untuk mendorong munculnya produk subtitusi impor. 

Namun sayangnya hal ini kemungkinan tidak dapat terjadi dalam jangka pendek, namun patutlah dicoba. Mungkin kita dapat mencontoh Tiongkok, bagaimana mereka dari sistem ekonomi tertutup melakukan perubaha drastis menjadi ekonomi besar dan mampu menyaingi Amerika, Jepang, Eropa dan Rusia, serta men-supply hampir semua kebutuhan dunia untuk produk manufaktur. 

Tentu saja Indonesia dan Tiongkok memiliki kondisi berbeda. Tiongkok merupakan negara satu partai dan mampu memobilisir sumberdayanya, sedangkan Indonesia sejak tahun 70-an telah menjadi negara semi terbuka sistem ekonominya, namun tidak mampu menciptakan loncatan dari negera yang bertumpu pada ekonomi ekstraktif, perkebunan dan agraris menjadi negara Industri.

Sistem perekonomian Indonesia di era reformasi ini pun tidak lebih mudah. Berbeda dengan Amerika yang lebih liberal namun lebih fair, dimana setiap individu memiliki hak untuk membangun usaha dan dilindungi dari monopoli, sehingga dapat menumbuhkan inovasi-inovasi dari individu untuk menciptakan produk. 

Indonesia sendiri, memiliki sistem lebih kompleks, pada level bawah, perekonomian berjalan secara lebih terbuka, siapapun dapat membangun usahanya, namun pada tingkatan tertentu, perekonomian hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga membatasi pertumbuhan inovasi dan usaha dari masyarakat untuk mencapai level tinggi.

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan jangka pendek untuk mengatasi perubahan kurs akibat Trumps effect, yaitu dengan membatasi jumlah impor barang namun terlebih penting lagi adalah membangun perekonomian dalam jangka panjang. Untuk itu pemerintahan Jokowi-JK ataupun Jokowi-Makruf Amin harus tetap fokus kepada penyediaan infrastruktur, energi serta pendidikan yang menjadi program unggulannya saat ini. 

Tidak ada cara lain bagi perekonomian Indonesia untuk tetap menyediakan public good (fokus terhadap penyediaan infrastruktur distribusi, energi dan pendidikan) guna mencapai perubahan struktural dari perekonomian tradisionalnya menjadi perekonomian industri serta mendorong ekonomi Indonesia menuju kemandirian. Karena Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia dan dunia.