Wilujeng Sumping Kang Syahrul Gunawan

Ada yang unik dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bandung. Pasca Pilkada yang memenangkan pasangan Dadang Supriatna - Syahrul Gunawan, muncul guyonan yang cukup menggelitik di kalangan warga Kabupaten Bandung. Guyonan itu kira-kira begini : "Ternyata Bupati dan Wakil Bupati masih tetap pasangan Dadang - Gunawan".

Pilkada 2015 menghasilkan pemenang pasangan Dadang M. Naser - Gun gun Gunawan. Bagi Dadang M. Naser ini adalah periode kedua dalam jabatan Bupati. Dengan jabatan 2 periode itu maka Dadang M. Naser tidak lagi bisa maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2020. Sementara itu Gun gun Gunawan tidak maju dalam kontestasi karena PKS yang menjadi tempat Gun-gun bernaung gagal mendapatkan partner koalisi. Dengan demikian Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Bandung berlangsung tanpa keikutsertaan calon petahana.

Hasil resmi KPU dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 memunculkan pasangan Dadang Supriatna - Syahrul Gunawan sebagai pemenang. Dengan begitu maka pasangan Dadang - Gunawan diganti oleh pasangan Dadang - Gunawan. Jadi memang betul Bupati dan Wakil Bupati Bandung tidak berubah, tetap pasangan Dadang - Gunawan.

Dadang Supriatna lahir di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Di desa itu pula Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna, sempat mengabdikan dirinya sebagai kepala desa. Menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung 2 periode dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah arena pengabdian berikutnya sebelum kemudian terpilih menjadi Bupati Bandung pada pilkada yang baru lalu.

Berbeda dengan Dadang Supriatna yang "pituin" (asli) warga dan kelahiran Kabupaten Bandung, Syahrul Gunawan dilahirkan di Bogor. Ia tidak ikut "nyoblos" saat Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Bandung, karena ia tidak ber-KTP Kabupaten Bandung. Ia juga tidak berdomisili di Kabupaten Bandung, tapi di Jakarta. Karena itulah saya ingin mengucapkan : "Wilujeng Sumping Kang Syahrul Gunawan di Kabupaten Bandung".

Kabupaten Bandung adalah satu dari 5 daerah otonomi di kawasan Bandung Raya. 4 daerah otonomi lainnya adalah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat serta Kabupaten Sumedang. Dalam posisinya sebagai "hinterland" bagi Kota Bandung yang merupakan ibukota provinsi, Kabupaten Bandung mau tidak mau mendapatkan banyak masalah, terutama yang berkaitan dengan mobilitas penduduk. Tingginya mobilitas penduduk inilah yang menyebabkan penanganan pandemi covid-19 menjadi pekerjaan yang sangat berat untuk Kabupaten Bandung. Di luar kawasan Bogor, Depok dan Bekasi serta Kota Bandung, daerah yang tertinggi penularan covid-19 di Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung.

Pandemi covid-19 harus menjadi prioritas utama pasangan DS - Syahrul dalam tahun pertama kepemimpinan mereka di Kabupaten Bandung. Kegagalan menangani pandemi covid-19 dapat dipastikan menjadi benih kegagalan kepemimpinan 5 tahun mereka.

Masyarakat mungkin dalam waktu singkat akan lupa dengan janji-janji kampanye. Masyarakat juga mungkin apatis terhadap janji peningkatan kesejahteraan yang diucapkan para kontestan pilkada. Tapi kondisi eksisting, pencapaian-pencapaian di periode kepemimpinan pasangan kepala daerah sebelumnya akan menjadi ukuran keberhasilan pasangan DS - Syahrul.

Pandemi covid-19 yang turut menyambut kehadiran pasangan DS - Syahrul tidak boleh menjadi alasan pembenar anjloknya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Gini Ratio yang telah dengan susah payah diperjuangkan dalam 2 periode kepemimpinan Dadang M. Nasser sampai pada tingkat perkembangan yang menggembirakan saat ini.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang diperkenalkan oleh United Nation Development Program (UNDP) adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).  Sedangkan gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan dari masyarakat/penduduk secara menyeluruh. Gini ratio 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna (setiap orang mempunyai pendapatan yang sama). Sebaliknya gini ratio 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna.

Menjadi kabupaten jumlah dengan penduduk terbesar di Indonesia, belum membuat Kabupaten Bandung terbesar dalam perolehan pendapatan asli daerah (PAD). DI provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung hanya menempati peringkat ke 4 dalam perolehan PAD. Terus meningkatnya pembangunan kompleks-kompleks perumahan dan shoping center harus diikuti dengan optimalisasi pemungutan PBB. Keberhasilan kepemimpinan sebelumnya yang telah mampu menjadikan kawasan Ciwidey - Rancabali sebagai kawasan wisata pengganti kawasan Lembang yang kini masuk Bandung Barat, harus dilanjutkan dengan penciptaan dan penataan destinasi-destinasi wisata lainnya seperti Kawasan Pangalengan - Kertasari.

Kepemimpinan sebelumnya telah berhasil mengambil alih porsi terbesar dari dana bagi hasil Kawasan Panas Bumi Kamojang yang selama ini dikuasai Kabupaten Garut. Sebelumnya Kawasan Kamojang ini dianggap wilayah Garut, padahal secara geografis menjadi bagian dari Kabupaten Bandung. Akses jalanlah yang menjadi sebab. 

Kini akses jalan menuju Kamojang sudah sangat memadai dengan dibangunnya jalan baru yang tidak melewati "Tanjakan Monteng" yang sangat curam.  Klaim kepemilikan wilayah telah diimbangi dengan pembangunan akses jalan baru. Ini harus menjadi triger untuk memacu peningkatan eksploitasi panas bumi di Kawasan lainnya seperti Wayang - Windu dan Ciwidey. Kabupaten Bandung adalah Kabupaten dengan potensi tenaga panas bumi terbesar di Indonesia.

Kabupaten Bandung juga harus segera memikirkan cara untuk membangkitkan kejayaan Majalaya sebagai Kota Sandang, yang bisa sejajar dengan Kawasan Palasari. Majalaya kini dalam keadaan mati suri, padahal pada saat puncak kejayaannya, menjadi penghasil devisa terbesar bagi Indonesia dari sektor tekstil dan produk tekstil. Maka selain dijuluki Kota Sandang, Majalaya juga pernah disebut sebagai "kota dolar".

PBB, Destinasi wisata, dana bagi hasil panas bumi dan kawasan industri adalah sumber-sumber potensial yang bisa dioptimalkan guna meningkatkan PAD.

Ketimpangan antara PAD dengan DAU dan DAK memang menjadi gambaran umum semua daerah otonomi di Indonesia baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Namun mengurangi ketergantungan RAPBD kepada DAU dan DAK harus menjadi konsen semua daerah otonomi. Dalam konteks ini pula, DS-Syahrul harus mampu meredam terus bergulirnya wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur. Apabila wacana DOB tersebut menjadi kenyataaan, maka akan semakin menggerus PAD Kabupaten Bandung, karena bagian terbesar dari PAD saat ini berasal dari wilayah yang masuk dalam DOB Kabupaten Bandung Timur.

Kabupaten Bandung saat ini merupakan daerah yang memiliki infrastruktur yang relatif merata. Tidak menjadikan Soreang (kawasan ibukota kabupaten) sebagai fokus pembangunan merupakan pilihan cerdas dari kepemimpinan Dadang M. Naser dalam 2 periode kepemimpinannya. Dengan pilihan ini, perkembangan Soreang sebagai ibukota kabupaten memang bisa dikatakan lambat. Namun dengan pilihan itu, dana yang relatif terbatas bisa dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan dan perekonomian secara merata di seluruh pelosok kabupaten.

Kini seluruh Puskesmas tingkat kecamatan sudah tampil dengan bangunan dan fasilitas yang representatif. Puskesmas tingkat desa sudah tersedia di  desa-desa tertentu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tambahan 1 RSUD di Soreang, melengkapi keberadaan 2 RSUD tipe C sebelumnya serta 1 RSUD tipe B milik Pemprov Jabar.

Di bidang pendidikan, hampir setiap kecamatan sudah memiliki SMA Negeri. Ada 2-3 SMP Negeri di setiap kecamatan. SMK Negeri bertambah cukup progresif untuk mengoptimalkan konsep pendidikan link and match.  Sementara itu di bidang perekonomian, pasar-pasar yang sebagian besar merupakan pasar desa (milik satu atau dimiliki bersama oleh beberapa desa) sebagian besar telah difasilitasi untuk direvitalisasi guna meningkatkan skala perekonomian rakyat.

Infrastruktur jalan, baik jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan desa, yang telah tersambung dengan sangat baik, berpengaruh kepada turunnya ongkos angkut dan harga bahan baku industri maupun sarana produksi pertanian. Ini mestinya menjadi modal besar bagi DS-Syahrul untuk menggenjot peningkatan skala ekonomi rakyat. Petugas PPL (penyuluh pertanian lapangan) harus digerakan kembali dan dioptimalkan perannya untuk mendorong para petani (termasuk peternak ikan) menjalankan usahanya secara inovatif dan efisien.

Tantangan lain bagi pasangan DS - Syahrul adalah menjaga keutuhan kepemimpinan pasangan bupati - wakil bupati sampai akhir periode. Keutuhan kepemimpinan bisa dimaknai terjadinya sinergi yang harmonis antara bupati dan wakil bupati dalam menjalankan amanah rakyat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jabatan wakil kepala daerah di Indonesia hanyalah menjadi "ban serep" bagi kepala daerahnya. Wakil kepala daerah berkutat dalam aktifitas seremonial tanpa memiliki peran strategis dalam kebijakan pemerintah daerah.

Keutuhan kepemimpinan selama 5 tahun, juga bisa dimaknai sebagai utuhnya pasangan bupati - wakil bupati sampai akhir periode 5 tahun tanpa ada yang terpaksa berhenti di tengah jalan di luar sebab yang bersifat manusiawi seperti sakit permanen atau meninggal dunia. 

Kasus berhentinya Dicki Chandra, rekan Syahrul sesama artis, sebagai Wakil Bupati Garut adalah contoh dari tidak berhasilnya menjaga keutuhan kepemimpinan sebuah pasangan kepala daerah - wakil kepala daerah. Sementara itu tindak kolutif dan koruptif dari seorang kepala daerah menjadi sebab yang paling rawan terjadi yang mengancam keutuhan kepemimpinan itu. Syahrul harus menjadi "rem" bagi DS agar terhindar dari tindak kolutif dan koruptif itu agar keduanya bisa selamat sampai akhir periode kepemimpinannya.

Tentu bukan hal yang mudah bagi Syahrul Gunawan untuk memerankan secara maksimal posisinya sebagai Wakil Bupati. Tidak semudah seperti ketika ia menjadi "Jun" yang apapun kesulitan bisa gampang diatasi dengan bantuan "Om Jin". Memerankan Wakil Bupati Bandung bukanlah seperti memerankan "Jun" dalam serial "Jin dan Jun".

Meski Bandung sudah terpecah menjadi 4 daerah otonomi,  Kabupaten Bandung masih menjadi salah satu daerah otonomi dengan wilayah terluas di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung juga menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada pilkada yang baru lalu, Kabupaten Bandung adalah yang terbanyak dalam hal hak pilih yang terdaftar dalam DPT dan anggaran pilkada terbesar dari seluruh pilkada kabupaten/kota yang digelar bersamaan.

Kepada jutaan warga inilah Syahrul harus berkhidmat dengan kerja keras. Merealisasikan janji-janji kampanye dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan mantra "sim salabim", karena sudah dapat dipastikan "Om Jin"  tidak akan hadir mendampinginya.

Selamat berjuang Kang DS. Selamat berjuang Kang Syahrul