Mohon tunggu...
Mu Syaffa
Mu Syaffa Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Data Kemiskinan, "Mainan" Lama Para Politisi

28 Juli 2018   19:00 Diperbarui: 30 Juli 2018   15:07 1857
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH beserta Pendamping Sosial.dokpri

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi lebih hangat, disebabkan tidak hanya ada dua pemilihan serentak, yakni: Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Tetapi juga, munculnya variabel-variabel gejolak sosial yang dimainkan oleh para kontestan. 

Salah satunya adalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Penulis berasumsi, bahwa kemiskinan akan menjadi isu yang seksi disetiap kontestasi politik. Oleh sebab itu, latar belakang tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan. 

Pertama, Bagaimana Kemiskinan menjadi komoditas dan instrumen politik menjelang pemilu 2019? (Pertanyaan Mayor). Kedua, bagaimana pandangan oposisi melihat tingkat kemiskinan? Ketiga, bagaimana Petahana selama ini mengatasi kemiskinan? Keempat, bagaimana masyarakat menilai upaya pengentasan kemiskinan saat ini? Kelima, bagaimana peluang pemilu 2019 dan keterkaitanya dengan isu kemiskinan? (Pertanyaan minor).

Kemiskinan menjadi salah satu instrumen politik, guna memunculkan dan memainkan isu ditengah masyarakat. Teka-tekinya adalah jika kebijakan petahana sukses, maka menjadi keuntungan elektoral bagi petahana. Namun, jika kebijakan petahana wan-prestasi di bidang pengentasan kemiskinan, maka menjadi poin elektoral bagi oposisi. 

Maka dititik inilah, kemiskinan menjadi komoditas bagi perpolitikan di tanah air. Sebagaimana Muttaqin ungkapkan, bahwa Kemiskinan menjadi salah satu produk politik yang terimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan publik. Dalam bahasa lain, kemiskinan terdesain secara sengaja melalui penciptaan struktur-struktur politik yang tidak memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang sama. Dimensi ini menjadi ironi tersendiri bagai negara yang mestinya mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan dalam Perspektif Oposisi

Kemiskinan selalu menjadi salah satu variabel instrumen politik saat menjelang pemilu. Sebagaimana diketahui, 2018/2019 merupakan tahun politik. 

Dua dimensi perpolitikan, baik petahana maupun oposisi membutuhkan dukungan elektoral atau tingkat keterpilihan. Bukti kemiskinan menjadi ruang diskusi politik saat ini, adalah ungkapan dari para politisi oposisi akhir-akhir ini. Prabowo Subianto sebagai tokoh oposisi menyebutkan angka kemiskinan RI naik 50 %. 

Dalam sistus Detik.com, Jum'at (27/7), Prabowo menyebutkan, bahwa dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan mengalami peningkatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah rusak dan lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Tokoh oposisi lainnya, juga menyebutkan hal serupa. Dalam situs Kompas.com, pada tahun lalu (14/06/2017), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan, bahwa angka kemiskinan relatif tinggi. Menurutnya, pemerintah harus serius mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

Bahkan, ia menyebutkan bahwa kemiskinan adalah permasalahan mendasar bagi bangsa, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lainnya. Menurutnya,  pemerintah perlu  mengubah orientasi penanggulangan kemiskinan. Tidak hanya orientasi penanggulangan yang tertumpu pada sifat duniawi atau benda, tetapi juga pengentasan harus mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun