Data Kemiskinan, "Mainan" Lama Para Politisi

Berbagai hal signifikan berhasil membuktikan banyak hal, antara lain: Pertama,  Berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Kedua, menjangkau daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan antar negara. Ketiga, menjadi episentrum program-program penanggulanan secara terintegrasi. Keempat,  meningkatkan inklusi keuangan, termasuk akses pada kredit UMKM. Kelima, menurunkan angka gizi buruk dan stunting. Keenam, meningkatkan capaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Oleh sebabnya, program ini terus mendapatkan perhatian pemerintah, setidaknya dibuktikan dengan penambahan kuota Keluarga Penerima Manfaat, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2014, jumlah penerima manfaat berkisar 2,7 juta. 2015, mengalami peningkatan sebesar 3,5 juta. Pada 2016 menjadi 5,9 juta, dan mengalami peningkatan signifikan pada 2017/2018 sebesar 10 juta penerima manfaat. Dan hal ini telah menyumbang defisit kemiskinan sebagaimana data BPS di atas.

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH beserta Pendamping Sosial.dokpri

Meskipun demikian, selama empat tahun terakhir, pemerintah harus mengevaluasi berbagai catatan buruk kemiskinan. Kematian akibat  gizi buruk di Agats, Papua pada 2017 hingga berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB). 

Belum lagi, kondisi terbaru melanda di 2018, yakni, kematian akibat kelaparan yang mendera 3 warga suku terpencil di Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, pada Selasa (24/07/2018).

Pandangan Masyarakat terkait Kemiskinan

Sederhananya, secara kuantitatif terdapat metode guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat pada aspek perekonomian. Aspek perekonomian linear dengan pelebaran kemiskinan.  Kondisi terbaru saat ini, tingkat kepuasan publik pada era Jokowi-JK mengalami penurunan dibading periode Maret 2018. Hasil riset dari Alvara Research Center, menyebutkan bahwa:

"Tingkat kepuasan masyarakat turun dari 77,3 persen pada Februari menjadi 73,8 persen pada Mei. Masyarakat yang tidak puas naik dari 20,8 persen menjadi 23,2 persen. Sedangkan masyarakat yang merasa puas jumlahnya menurun dari 68,8 persen menjadi 65,9 persen. Begitu pula dengan masyarakat yang merasa sangat puas menurun dari 7,2 persen menjadi 6,8 persen dan yang merasa sangat puas sekali turun dari 1,3 persen menjadi 1 persen. Masalah ketenagakerjaan, seperti penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja, masih mendera,"

Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Survei dilakukan pada 15-22 April 2018 di 34 provinsi. Hasilnya menunjukkan, bahwa Kepuasan Publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 65 %. Salah satu titik tumpu kepuasan publik adalah  aspek bantuan bagi rakyat kecil sebesar 13,8 %.  Hal itu berarti, segala sinergitas bantuan sosial pengentasan kemiskinan mendapatkan penilaian tersendiri dari masyarakat.

Peluang Pemilu 2019 dan Kemiskinan

Sebagaimana hipotesa di awal, bahwa jika petahaa  berhasil dengan segala program sosialnya, maka bonus elektoral akan menjadi unsur menangnya di Pemilu 2019. Sebaliknya, jika segala program pro sosial, dinilai masyarakat masih minim dan kurang menunjukkan tingkat keberhasilan, bahkan diasumsikan tidak tepat sasaran, maka petahana dan partai koalisi pemerintahan mengalami defisit elektoral. 

Defisit elektoral tersebut berpeluang menjadi komoditas politik dan instrumen yang 'seksi' bagi kubu oposisi. Bagi oposisi, semestinya harus menawarkan terobosan dan inovasi terkait kebijakan pro kemiskinan nantinya. Sedangkan, bagi petahana, harus terus mensinergikan dan mengoptimalkan berbagai cakupan program strategisnya.