Apabila kita singgung Hukum sebagai sebuah studi terdapat sebuah isu yang dijadikan objek kajian yang berkaitan erat dengan Ilmu Sosial, yakni hukum komparatif. Sebagai sebuah upaya pencarian akademis, hukum komparatif tidak memiliki konten inti dari beberapa wilayah subyek dan tidak menunjukkan adanya ciri sebuah cabang hukum dari hukum substantif. Sebaliknya, seperti yang dikemukakan oleh Zweigert dan Kotz, hukum komparatif menggambarkan sebuah aktivitas intelektual dengan hukum sebagai obyeknya dan perbandingan sebagai prosesnya. (lihat Zweigert dan Kotz (1977) hal.2)
Hukum komparatif dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematik mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis komparatif. Untuk bisa dikatakan sebagai bidang hukum komparatif yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, atau dua atau lebih tradisi hukum, atau aspek-aspek yang terseleksi, institusi atau cabang-cabang dari dua atau lebih sistem hukum.
Teori tentang keluarga hukum, dalam pengertian pemisahan taksonomik, adalah pengelompokkan berbagai yurisdiksi dengan karakteristik yang sama di bawah penamaan umum yang sama --common law, civil law, socialist law---agar dapat membuat perbandingan menjadi lebih memungkinkan dan lebih komprehensif.
Studi komparatif dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, dan Hug (1922) telah mengusulkan lima kelompok studi yang mungkin bisa digunakan:
- Memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan
- Studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu
- Studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda
- Studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum
- Studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.
Setelah kita membahas mengenai definisi hukum menurut para ahli, kita akan membahas lebih detail bagaiamana keterkaitan antara hukum dan agama dalam Ilmu Sosial. Sebagai sebuah entitas yang mengikat semua orang yang berada di wilayah yurisdiksinya, tentunya, hukum memiliki landasan dasar darimana pasal-pasal dan aturan-aturan dalam hukum itu berasal. Dalam hal ini kita akan melihat contoh relasi agama sebagai sumber hukum dalam hukum internasional.
Perkembangan hukum internasional modern secara sederhana dapat dibagi dalam dua periodesasi, Pertama adalah periode PreWestphalia dan Kedua Post-Westphalia. Pembagian periodesasi tersebut pada dasarnya masih berada dalam pengaruh Euro Christian.Perbedaanyan adalah periode pertama agama (Kristen) memainkan peran penting sebagai alas dalam melakukan hubungan antar negara sedangkan pada periode kedua hukum internasional identic dengan sekularisme itu memisahkan antara peran agama (Kristen) dengan negara.
Meskipun hukum internasional pasca Westphalia identik dengan hukum yang sekuler namun pengaruh agama (Kristen) masih tetap ada.Dengan demikian hukum internasional modern saat ini tidak bisa sepenuhnya dibilang sekuler. Menurut Bantekas sebagaimana dikutip Javaid, pertarungan sebenarnya adalah perdebatan antara kaum positivis melawan naturalis tentang keberlakuan hukum internasional. Akan tetapi perlu diingat bahwa kedua aliran tersebut pada dasarnya masih meminjam konsep-konsep dalam agama (Kristen) sebagai hukum internasional.
M.Hamidullah membenarkan preposisi dari Bantekas.Menurut beliau, hukum internasional di Eropa pada pertengahan abad ke-19 merupakan "a mere public law of Christian nations". Padahal, praktik hukum internasional (hubungan antarnegara) sebenarnya juga dapat ditemukan dalam Islam yang berlandaskan sumber hukum Islam.Hal serupa terjadi dalam konteks agama Yahudi dan Hindu. Klaim yang diajukan Hamidullah sebenarnya lebih mirip kepada pengertian hukum internasional yang bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian (region) tertentu. Dengan demikian, bukan dalam pengertian hukum internasional yang berlaku secara universal.
Berdasarkan perspektif teoritis hubungan agama dengan hukum internasional, maka saat ini perkembangan hukum internasional lebih dekat kepada double-edge teori. Dengan kata lain, agama tetap dapat berperan dan memiliki nilai penting sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum internasional. Islam sebagai salah satu agama dengan jumlah penganutnya yang terbesar di dunia, dengan demikian dapat berperan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan hukum internasional.
Selain dari bagaimana hukum internasional sangat kental sekali dengan ajaran-ajaran agama, di Indonesia pun sebagai negara yang berdasar Pancasila yang mana dalam sila pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" tentunya  dalam setiap pengambilan keputusan dan pembentukan produk-produk hukum yang ada haruslah memerhatikan aturan-aturan ketuhanan yang dimanifestasikan oleh ajaran-ajaran agama.
Setelah kita bahas berbagai teori mengenai hukum dan agama sebagai sumber hukum, menurut saya semua hukum di dunia ini yang sesuai definisi-definisi di atas, sampai kapanpun, pada dasarnya akan selalu bersumber dari agama dan kepercayaan. Karena hanya dalam agama dan suatu kepercayaan lah terdapat ajaran-ajaran dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana menjalani hidup dengan beradab, bagaimana caranya supaya manusia-manusia di bumi ini tidak saling bermusuhan---walaupun hakikatnya konflik akan selalu ada. Usia agama dan kepercayaan di bumi akan sama bahkan lebih tua dari keberadaan manusia itu sendiri terlebih apabila kita bicara agama samawi. Agama samawi merupakan ajaran agama yang dipercaya sebagai sebuah agama dari 'langit' yang dibawa dan disebarkan oleh para nabi---misalnya Islam, Nasrani dan Yahudi.
