Seberapa Bahaya Omnibus Law di Mata AMPERA?

Omnibus Law, sebuah istilah yang semakin sering kita dengar dalam beberapa tahun terakhir, merupakan sebuah undang-undang yang menggabungkan berbagai peraturan menjadi satu kesatuan untuk memudahkan proses legislasi dan administrasi. Di Indonesia, Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu yang paling kontroversial. Undang-undang ini diklaim oleh pemerintah sebagai solusi untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun kritik terhadapnya datang dari berbagai kalangan, termasuk dari perspektif Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) yang diusung oleh Soekarno.

AMPERA adalah salah satu dari prinsip dasar perjuangan Soekarno yang menekankan pada perlindungan hak-hak rakyat kecil, keadilan sosial, dan kemandirian nasional. Dalam konteks ini, Omnibus Law dipandang sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Omnibus Law dianggap berbahaya dari perspektif AMPERA Soekarno.

#### 1. **Kepentingan Oligarki di Atas Kepentingan Rakyat**

Omnibus Law sering kali dituduh sebagai kebijakan yang lebih menguntungkan oligarki dan pemodal besar daripada rakyat kecil. Soekarno sangat menentang pengaruh oligarki dalam perekonomian dan politik Indonesia. Ia percaya bahwa kekayaan negara harus dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir orang kaya. Dalam konteks ini, Omnibus Law yang memudahkan investasi asing dan memberikan kelonggaran bagi pengusaha besar, dipandang sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Soekarno.

#### 2. **Pengabaian Terhadap Hak-hak Pekerja**

Salah satu kritik terbesar terhadap Omnibus Law adalah pengabaian terhadap hak-hak pekerja. Undang-undang ini dianggap mengurangi perlindungan bagi buruh, mulai dari pengurangan pesangon, fleksibilitas tenaga kerja kontrak, hingga kemudahan dalam melakukan PHK. Soekarno selalu menekankan pentingnya perlindungan terhadap kaum pekerja sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Dalam pandangan AMPERA, pelemahan perlindungan pekerja ini merupakan langkah mundur yang berbahaya.

#### 3. **Pelemahan Terhadap Lingkungan Hidup**

Omnibus Law juga mendapat kritik tajam terkait aspek lingkungan. Banyak yang menilai bahwa undang-undang ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengabaikan standar lingkungan demi investasi. Soekarno, yang sangat menghargai kekayaan alam Indonesia, pasti akan mengecam setiap upaya yang merusak lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Dalam pandangan AMPERA, perlindungan lingkungan adalah bagian integral dari kesejahteraan rakyat, dan merusaknya berarti mengkhianati amanat penderitaan rakyat.

#### 4. **Sentralisasi Kekuasaan**

Omnibus Law memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah pusat, mengurangi peran pemerintah daerah dalam proses perizinan dan pengawasan. Soekarno, meskipun seorang nasionalis, juga mendukung desentralisasi dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan. Sentralisasi yang berlebihan bisa dilihat sebagai bentuk otoritarianisme yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan kemandirian lokal yang diusung oleh Soekarno.

#### 5. **Ancaman terhadap Kemandirian Ekonomi**

Salah satu tujuan besar Soekarno adalah mencapai kemandirian ekonomi dan lepas dari ketergantungan pada modal asing. Omnibus Law, yang sangat pro-investasi asing, berpotensi menjerumuskan Indonesia kembali ke dalam jebakan ketergantungan pada kapital asing. Dalam perspektif AMPERA, ini adalah ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

#### Penutup

Dari sudut pandang Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) Soekarno, Omnibus Law dianggap sebagai kebijakan yang sangat berbahaya. Kebijakan ini dipandang lebih menguntungkan oligarki daripada rakyat kecil, mengabaikan hak-hak pekerja, merusak lingkungan, sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, dan mengancam kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, penerapan Omnibus Law seakan mengkhianati prinsip-prinsip dasar perjuangan Soekarno untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian nasional. Pemerintah diharapkan untuk meninjau kembali kebijakan ini dengan lebih memperhatikan aspirasi rakyat dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar perjuangan bangsa.