Pengelolaan sumber daya alam, termasuk bahan bakar minyak (BBM), merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan BBM seringkali menjadi isu sentral dalam perdebatan publik dan kebijakan pemerintah. Melihat dari dua perspektif, Islam dan Marhaenisme, kita dapat menemukan prinsip-prinsip pengelolaan yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
#### Perspektif Islam
Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam diatur dengan prinsip-prinsip yang sangat jelas, yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Berikut beberapa prinsip utama dalam pengelolaan BBM menurut Islam:
1. **Kepemilikan Bersama**
  Dalam Islam, sumber daya alam termasuk BBM dianggap sebagai milik bersama umat. Prinsip ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Kaum Muslimin berserikat (berhak sama) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." Dalam konteks modern, api dapat diinterpretasikan sebagai energi, termasuk BBM.
2. **Keadilan Distribusi**
  Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Ketimpangan distribusi BBM bisa menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan BBM harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapat manfaat yang adil dari sumber daya tersebut. Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen yang diajarkan Islam untuk mencapai keadilan distribusi ini.
3. **Pemanfaatan yang Efisien dan Berkelanjutan**
  Islam mengajarkan pemanfaatan sumber daya dengan bijak dan tidak boros. Al-Qur'an (QS. Al-A'raf: 31) menyebutkan, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Pengelolaan BBM harus memperhatikan aspek efisiensi dan keberlanjutan, menghindari pemborosan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang.
4. **Perlindungan Lingkungan**
  Islam juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan dapat merusak alam dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan BBM harus sejalan dengan prinsip menjaga lingkungan hidup.
#### Perspektif Marhaenisme
Marhaenisme, yang berakar pada pemikiran Bung Karno, juga menawarkan prinsip-prinsip yang relevan dalam pengelolaan BBM. Ideologi ini menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat kecil, yang dalam konteks Indonesia sering kali disebut kaum Marhaen. Berikut beberapa prinsip Marhaenisme dalam pengelolaan BBM:
1. **Kedaulatan Ekonomi**
  Marhaenisme menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi nasional. Pengelolaan BBM harus berada di bawah kontrol negara dan rakyat, bukan korporasi asing atau segelintir elite. Nasionalisasi sumber daya alam dan industri strategis, termasuk BBM, merupakan langkah penting untuk memastikan kedaulatan ini.
2. **Keadilan Sosial**
  Prinsip keadilan sosial dalam Marhaenisme menuntut agar hasil dari pengelolaan BBM dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Pengelolaan BBM harus mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.
3. **Partisipasi Rakyat**
  Marhaenisme menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks BBM, ini berarti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya tersebut. Demokratisasi pengelolaan BBM memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan.
4. **Pembangunan Berkelanjutan**
  Bung Karno dalam berbagai pidatonya sering menekankan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Pengelolaan BBM harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi, untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang.
#### Sinergi Islam dan Marhaenisme dalam Pengelolaan BBM
Menggabungkan prinsip-prinsip Islam dan Marhaenisme dalam pengelolaan BBM menawarkan pendekatan yang holistik dan berkeadilan. Beberapa poin sinergi tersebut antara lain:
1. **Keadilan Distribusi dan Kepemilikan Bersama**
  Baik Islam maupun Marhaenisme menekankan keadilan dalam distribusi sumber daya. Keduanya mengajarkan bahwa BBM adalah milik bersama yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir elite.
2. **Kedaulatan Ekonomi dan Efisiensi Pemanfaatan**
  Kedaulatan ekonomi yang diperjuangkan Marhaenisme sejalan dengan ajaran Islam tentang efisiensi dan pemanfaatan yang bijak. Keduanya mendukung kontrol nasional atas sumber daya alam dan penggunaan yang efisien untuk kesejahteraan bersama.
3. **Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**
  Prinsip menjaga lingkungan dalam Islam sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam Marhaenisme. Pengelolaan BBM harus memperhatikan dampak lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk masa depan.
4. **Partisipasi Rakyat dan Demokratisasi**
  Partisipasi aktif rakyat yang diusung oleh Marhaenisme memperkuat ajaran Islam tentang musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BBM memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan pengelolaan BBM yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan seluruh rakyat.
