Pemilu adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi suatu negara. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, telah melalui berbagai perubahan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Dua pemilu yang kerap menjadi perbandingan adalah Pemilu 1982 dan Pilkada Serentak 2024. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam konteks dan mekanisme, ada beberapa aspek yang dapat membuat kita berpikir bahwa Pemilu 1982 memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan Pilkada Serentak 2024.
**1. Stabilitas dan Keamanan**
Pemilu 1982 berlangsung dalam situasi yang relatif stabil dan aman. Pada masa itu, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil menciptakan kondisi yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu. Tidak banyak gejolak politik atau gangguan keamanan yang mengganggu proses pemilu. Di sisi lain, Pilkada Serentak 2024 dihadapkan pada tantangan keamanan yang lebih kompleks. Konflik politik lokal, potensi kekerasan, dan ancaman terorisme menjadi ancaman yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemilu.
**2. Tingkat Partisipasi Pemilih**
Pemilu 1982 mencatat tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Meskipun ada kritik terhadap keterbatasan kebebasan politik dan kontrol pemerintah terhadap media, masyarakat masih antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, Pilkada Serentak 2024 dihadapkan pada tantangan partisipasi pemilih yang menurun. Apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, dan pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya usai menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih.
**3. Sentralisasi vs. Desentralisasi**
Pemilu 1982 dijalankan dalam kerangka pemerintahan yang sangat "sentralistik". Kebijakan dan keputusan politik ditentukan oleh pusat, sehingga penyelenggaraan pemilu relatif lebih terkoordinasi dan teratur. Sementara itu, Pilkada Serentak 2024 dijalankan dalam kerangka desentralisasi yang kuat. Meskipun desentralisasi memberikan otonomi lebih besar kepada daerah, hal ini juga menimbulkan tantangan koordinasi dan inkonsistensi kebijakan antar daerah.
**4. Pengawasan dan Kontrol**
Pengawasan terhadap Pemilu 1982 sangat ketat dan terpusat. Pemerintah Orde Baru memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap proses pemilu, meskipun sering dikritik sebagai tidak demokratis. Namun, hal ini memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan rencana tanpa banyak gangguan. Di sisi lain, Pilkada Serentak 2024 menghadapi tantangan dalam pengawasan yang lebih kompleks. Dengan banyaknya daerah yang menyelenggarakan pilkada secara serentak, pengawasan menjadi lebih sulit dan rawan terhadap kecurangan.
**5. Infrastruktur dan Teknologi**
Pada era Pemilu 1982, teknologi dan infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu masih sangat terbatas. Namun, hal ini justru meminimalisir potensi masalah teknis dan kecurangan digital. Di era Pilkada Serentak 2024, penggunaan teknologi dalam proses pemilu semakin meningkat, mulai dari e-voting hingga sistem informasi hasil pemilu. Meskipun teknologi membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kerawanan terhadap serangan siber dan manipulasi data.
**6. Kualitas Kandidat**
Pemilu 1982 diwarnai dengan kemunculan kandidat-kandidat yang memiliki latar belakang dan kapabilitas yang kuat. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa proses seleksi kandidat sangat terkontrol oleh pemerintah, kualitas dan kompetensi kandidat tetap menjadi prioritas. Sebaliknya, Pilkada Serentak 2024 seringkali diwarnai dengan munculnya kandidat yang kurang berkompeten, bahkan tidak jarang muncul kandidat yang hanya bermodal popularitas atau kedekatan dengan elite politik tertentu.
**7. Fokus pada Pembangunan Nasional**
Pemilu 1982 diadakan dengan fokus yang kuat pada pembangunan nasional. Kebijakan dan program pembangunan yang digagas pemerintah pusat menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Pilkada Serentak 2024, meskipun memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk menentukan arah kebijakan, seringkali diwarnai dengan kepentingan politik lokal yang terkadang tidak sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
**8. Sosialisasi dan Edukasi Pemilih**
Pada Pemilu 1982, sosialisasi dan edukasi pemilih dilakukan secara intensif oleh pemerintah dan partai politik. Masyarakat diberikan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Di Pilkada Serentak 2024, meskipun sosialisasi juga dilakukan, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Beragamnya media informasi dan tingginya tingkat disinformasi membuat edukasi pemilih menjadi lebih sulit dan membutuhkan strategi yang lebih canggih.
**Kesimpulan**
Pemilu 1982 dan Pilkada Serentak 2024 memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Meskipun Pemilu 1982 dijalankan di bawah pemerintahan yang sangat terkontrol, beberapa aspek seperti stabilitas, partisipasi pemilih, dan fokus pada pembangunan nasional memberikan keunggulan tersendiri. Sementara itu, Pilkada Serentak 2024, meskipun lebih demokratis dan desentralistik, dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dalam hal pengawasan, partisipasi, dan kualitas kandidat. pemilu 1982 ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana menyelenggarakan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.
