### Transparansi dan Akuntabilitas
Masalah transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam penerapan UU Cipta Kerja. Meskipun undang-undang ini dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, kurangnya transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan dapat membuka celah untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.Â
Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa setiap prosedur perizinan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tanpa langkah-langkah ini, tujuan baik dari UU Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim usaha dan birokrasi justru bisa berbalik menjadi bumerang yang merugikan.
### Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Sosial
Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga memunculkan kekhawatiran terkait kesejahteraan pekerja dan perlindungan sosial. Banyak pihak mengkritik bahwa undang-undang ini lebih berpihak kepada investor dan pengusaha, sementara hak-hak pekerja diabaikan. Misalnya, pengaturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dianggap lebih mudah dilakukan oleh perusahaan, serta pengurangan hak-hak karyawan kontrak.
Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari kalangan pekerja yang merasa kesejahteraannya terancam. Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, agar UU Cipta Kerja benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
### Kesimpulan
UU Cipta Kerja merupakan upaya ambisius untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat investasi di Indonesia. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal birokrasi dan administrasi pemerintahan. Kompleksitas hukum, kurangnya reformasi birokrasi yang efektif, isu sentralisasi versus otonomi daerah, serta masalah transparansi dan akuntabilitas merupakan problematika yang perlu segera diatasi.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus untuk memastikan bahwa tujuan mulia dari UU Cipta Kerja dapat tercapai tanpa mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah yang tepat, UU Cipta Kerja dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
