Mohon tunggu...
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA Mohon Tunggu... Mahasiswa - Ketua Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Caretaker Komisariat Universitas Terbuka
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Membaca Buku Dan Mendengarkan Musik

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Hipotesis Pemilu 1987: Bila Kursi ABRI Ditiadakan di DPR

7 Juli 2024   18:45 Diperbarui: 7 Juli 2024   19:08 92
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

### HIPOTESIS: PEROLEHAN KURSI PPP, GOLKAR, DAN PDI DI PEMILU 1987 JIKA KURSI ABRI DITIADAKAN

#### Pendahuluan

Pemilu 1987 di Indonesia menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada pemilu ini, terdapat tiga partai besar yang bersaing, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selain itu, militer atau ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) juga memiliki representasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan alokasi kursi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam artikel ini, kita akan mengkaji dampak hipotetis jika kursi yang dialokasikan untuk ABRI di DPR pada Pemilu 1987 ditiadakan. Fokus utama adalah bagaimana perolehan kursi PPP, Golkar, dan PDI akan terpengaruh oleh perubahan tersebut.

#### Latar Belakang

Pemilu 1987 dilaksanakan dalam konteks politik Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini, Golkar menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia, didukung oleh struktur pemerintahan dan militer. ABRI, sebagai bagian integral dari pemerintahan, memiliki alokasi kursi yang signifikan di DPR, yang berfungsi sebagai salah satu alat kontrol politik bagi rezim.

Dalam Pemilu 1987, Golkar meraih kemenangan telak dengan perolehan 299 kursi dari total 400 kursi yang tersedia di DPR. Sementara itu, PPP dan PDI masing-masing memperoleh 61 dan 40 kursi. Selain itu, ABRI memiliki 100 kursi yang secara otomatis dialokasikan tanpa melalui proses pemilihan langsung. Peran kursi ABRI ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kontrol politik di bawah pemerintahan Orde Baru.

#### Metodologi

Untuk mengkaji dampak hipotetis dari penghapusan kursi ABRI, kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data historis Pemilu 1987. Asumsi utama dalam analisis ini adalah bahwa kursi yang sebelumnya dialokasikan untuk ABRI akan dibagikan secara proporsional kepada partai-partai yang ada berdasarkan perolehan suara mereka. Dengan demikian, kita akan menghitung distribusi kursi baru dengan menggunakan metode Sainte-Lagu, yang sering digunakan dalam sistem proporsional.

#### Analisis Data

Data Pemilu 1987 menunjukkan bahwa Golkar memperoleh 62,1% suara, PPP 15,97%, dan PDI 10,87%. Dengan menggunakan proporsi ini, kita akan mendistribusikan ulang 100 kursi ABRI kepada tiga partai tersebut.

##### Perhitungan Proporsional

- **Total kursi setelah penghapusan kursi ABRI**: 400 kursi (yang semula 500 kursi, karena 100 kursi ABRI ditiadakan).

- **Distribusi suara untuk kursi tambahan**:

  - Golkar: \( 62,1\% \times 400 \) = 248,4 kursi

  - PPP: \( 15,97\% \times 400 \) = 63,88 kursi

  - PDI: \( 10,87\% \times 400 \) = 43,48 kursi

Menggunakan metode Sainte-Lagu, kita bisa mendistribusikan kursi dengan lebih presisi:

1. Golkar: \( \frac{62,1}{1} \), \( \frac{62,1}{3} \), \( \frac{62,1}{5} \), dan seterusnya.

2. PPP: \( \frac{15,97}{1} \), \( \frac{15,97}{3} \), \( \frac{15,97}{5} \), dan seterusnya.

3. PDI: \( \frac{10,87}{1} \), \( \frac{10,87}{3} \), \( \frac{10,87}{5} \), dan seterusnya.

Dengan metode ini, kita bisa lebih akurat dalam mendistribusikan kursi.

#### Hasil dan Diskusi

Berdasarkan perhitungan proporsional, berikut adalah distribusi kursi hipotetis tanpa adanya kursi ABRI:

- **Golkar**: 248 kursi

- **PPP**: 64 kursi

- **PDI**: 43 kursi

Dari hasil ini, terlihat bahwa Golkar masih mendominasi perolehan kursi di DPR, meskipun jumlah kursinya sedikit berkurang dari 299 menjadi 248 kursi. PPP dan PDI mengalami sedikit peningkatan kursi masing-masing dari 61 menjadi 64 kursi dan dari 40 menjadi 43 kursi.

#### Implikasi Politik

Penghapusan kursi ABRI dalam konteks Pemilu 1987 secara hipotetis akan memberikan sedikit pergeseran dalam komposisi DPR, namun tidak mengubah dominasi Golkar secara signifikan. Dominasi Golkar tetap kuat, mengingat dukungan suara yang sangat besar pada masa itu. Namun, peningkatan kursi bagi PPP dan PDI menunjukkan bahwa tanpa keberadaan kursi ABRI, representasi partai-partai oposisi akan sedikit lebih kuat, meskipun tidak cukup untuk menggoyahkan dominasi Golkar.

#### Kesimpulan

Analisis hipotetis ini menunjukkan bahwa penghapusan kursi ABRI pada Pemilu 1987 akan memberikan sedikit perubahan dalam distribusi kursi di DPR. Golkar masih akan tetap mendominasi dengan perolehan kursi yang signifikan, sementara PPP dan PDI akan memperoleh sedikit tambahan kursi. Meskipun perubahan ini tidak cukup besar untuk mengubah peta politik secara drastis, namun menunjukkan bahwa keberadaan kursi ABRI memang memberikan dampak dalam menjaga stabilitas dan kontrol politik oleh rezim Orde Baru.

Perubahan yang lebih signifikan dalam peta politik Indonesia baru terjadi pada masa reformasi, ketika peran militer dalam politik secara perlahan dikurangi dan sistem pemilu menjadi lebih demokratis. Studi ini memberikan gambaran bagaimana struktur politik dan alokasi kursi di DPR bisa mempengaruhi dinamika politik di Indonesia pada masa lalu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun