Presisi Menuju Indonesia Emas: Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Pikiran Marhaenisme - Catatan Kritis HUT Polri ke-78

## Presisi Menuju Indonesia Emas: Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Pikiran Marhaenisme - Catatan Kritis HUT Bhayangkara ke-78

Perayaan Hari Ulang Tahun Polri ke-78 atau Hari Bhayangkara menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan institusi kepolisian Indonesia sekaligus menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam mengemban tugas negara. Dalam konteks ini, upaya untuk mencapai visi "Indonesia Emas" yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diilhami oleh prinsip-prinsip Marhaenisme, menempatkan pembangunan ekonomi sebagai salah satu pilar utama.

### Pengertian Marhaenisme dalam Konteks Modern

Marhaenisme, yang diperkenalkan oleh Bung Karno sebagai konsep sosialisme yang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai Indonesia, menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini mengakar dalam semangat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta mengaktifkan partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan negara.

Dalam konteks hari jadi Polri ke-78, konsep Marhaenisme dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi peran Polri dalam menciptakan kondisi keamanan yang stabil, yang merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas

Visi "Indonesia Emas" yang diusung pemerintah mengarah pada transformasi ekonomi yang lebih dinamis dan berdaya saing tinggi. Namun, transformasi ini harus memperhatikan prinsip-prinsip inklusivitas, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Inklusivitas ekonomi mengacu pada kesetaraan kesempatan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

### Peran Polri dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi nasional. Melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, Polri dapat mengamankan investasi, melindungi hak-hak masyarakat, dan mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Selain itu, Polri juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### Tantangan dan Kritik terhadap Pembangunan Ekonomi

Meskipun terdapat kemajuan signifikan, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah ketimpangan regional dalam distribusi pembangunan ekonomi. Wilayah-wilayah pinggiran seringkali mengalami keterbelakangan infrastruktur dan akses terhadap layanan publik yang memadai. Hal ini memerlukan strategi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Kritik juga dialamatkan terhadap keberlanjutan ekonomi dalam konteks lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengancam masa depan pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi krusial dalam merancang kebijakan ekonomi masa depan.

### Pikiran Marhaenisme dalam Konteks Modern

Pemikiran Marhaenisme memberikan kontribusi berharga dalam konteks modern. Prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi aktif rakyat, dan kedaulatan ekonomi masih relevan dan dapat menginspirasi kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, peran Polri dalam menjaga keamanan dan keadilan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan visi ini.

### Kesimpulan

Pada perayaan Hut Polri ke-78 atau Hari Bhayangkara, mempertimbangkan konsep Marhaenisme dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah langkah yang penting. Peran Polri sebagai penjaga keamanan dan keadilan menjadi kunci dalam mewujudkan visi "Indonesia Emas" yang diidamkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Marhaenisme dalam pembangunan ekonomi modern, Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih presisi dan mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.