Meskipun terdapat kemajuan signifikan, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah ketimpangan regional dalam distribusi pembangunan ekonomi. Wilayah-wilayah pinggiran seringkali mengalami keterbelakangan infrastruktur dan akses terhadap layanan publik yang memadai. Hal ini memerlukan strategi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Kritik juga dialamatkan terhadap keberlanjutan ekonomi dalam konteks lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengancam masa depan pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi krusial dalam merancang kebijakan ekonomi masa depan.
### Pikiran Marhaenisme dalam Konteks Modern
Pemikiran Marhaenisme memberikan kontribusi berharga dalam konteks modern. Prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi aktif rakyat, dan kedaulatan ekonomi masih relevan dan dapat menginspirasi kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, peran Polri dalam menjaga keamanan dan keadilan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan visi ini.
### Kesimpulan
Pada perayaan Hut Polri ke-78 atau Hari Bhayangkara, mempertimbangkan konsep Marhaenisme dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah langkah yang penting. Peran Polri sebagai penjaga keamanan dan keadilan menjadi kunci dalam mewujudkan visi "Indonesia Emas" yang diidamkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Marhaenisme dalam pembangunan ekonomi modern, Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih presisi dan mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
