Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 kembali menjadi sorotan di Indonesia, menyoroti berbagai tantangan dalam sistem pendidikan yang sering kali diwarnai oleh ketidakadilan. Konsep Marhaenisme, yang diusung oleh Bung Karno, menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks PPDB, prinsip-prinsip Marhaenisme dapat dijadikan landasan untuk menghadapi problematika yang muncul.
### Marhaenisme dan Keadilan Sosial
Marhaenisme berakar dari pengalaman Soekarno bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen, yang menggambarkan perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan ekonomi. Prinsip ini berfokus pada pembebasan rakyat dari penindasan dan mempromosikan kemandirian serta kesejahteraan yang merata. Dalam konteks pendidikan, Marhaenisme menuntut sistem yang adil dan inklusif, yang tidak memihak pada kelompok tertentu.
### Tantangan dalam PPDB 2024
PPDB 2024 menghadirkan sejumlah tantangan yang mencerminkan ketidakmerataan akses pendidikan, seperti:
1. **Ketimpangan Akses**: Banyak daerah terpencil masih menghadapi kesulitan dalam mengakses sekolah berkualitas. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya fasilitas pendidikan menghambat kesempatan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
2. **Zonasi yang Tidak Merata**: Sistem zonasi sering kali dianggap tidak adil bagi siswa yang tinggal di daerah dengan kualitas sekolah yang rendah. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk pemerataan, sering kali tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan.
3. **Persaingan Tidak Sehat**: Persaingan masuk ke sekolah favorit sering kali membuat siswa dan orang tua terjebak dalam praktik-praktik tidak sehat, seperti suap dan manipulasi data. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung Marhaenisme.
### Integrasi Prinsip Marhaenisme dalam PPDB
Menerapkan prinsip Marhaenisme dalam PPDB dapat dilakukan melalui beberapa langkah:
1. **Pemerataan Infrastruktur Pendidikan**: Pemerintah perlu memastikan bahwa semua daerah memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Investasi dalam infrastruktur di daerah tertinggal sangat penting untuk mengurangi kesenjangan.
2. **Reformasi Kebijakan Zonasi**: Sistem zonasi perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Pengawasan yang ketat dan fleksibilitas dalam penerapan zonasi dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Penerapan sistem yang transparan dan akuntabel dalam proses seleksi PPDB akan mengurangi praktik-praktik kecurangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi, memudahkan pengawasan, dan meminimalkan intervensi tidak sehat.
4. **Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran**: Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan standar pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Guru yang berkualitas dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi siswa dan meningkatkan mutu pendidikan.
### Penutup: Membangun Pendidikan yang Adil
Integrasi prinsip Marhaenisme dalam PPDB 2024 adalah langkah menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Dengan memfokuskan pada pemerataan akses, reformasi kebijakan, dan peningkatan kualitas pendidikan, kita dapat mewujudkan visi Bung Karno tentang keadilan sosial.Â
 Sistem pendidikan yang adil bukan hanya tentang masuknya siswa ke sekolah favorit, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Sebagai masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mendorong pemerintah dan lembaga terkait agar terus berkomitmen pada prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
