3. **Keadilan Sosial**
  Keadilan sosial adalah inti dari Marhaenisme. Sukarno percaya bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau politik mereka. Ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Marhaenisme mengupayakan terciptanya suatu masyarakat di mana kesenjangan sosial diminimalkan dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
4. **Kemandirian Nasional**
  Dalam konteks Marhaenisme, kemandirian nasional adalah prasyarat untuk mencapai keadilan sosial. Sukarno melihat bahwa penjajahan dan dominasi asing adalah sumber utama dari ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan untuk kemerdekaan dan kemandirian nasional menjadi bagian integral dari Marhaenisme. Ini mencakup upaya untuk membangun ekonomi yang mandiri dan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.
**Relevansi Marhaenisme dalam Konteks Modern**
Marhaenisme, meskipun dikembangkan dalam konteks sejarah tertentu, tetap relevan dalam era modern. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, dan banyak rakyat kecil yang masih terpinggirkan.
1. **Keadilan Ekonomi**
  Di tengah globalisasi dan kapitalisme yang semakin merajalela, prinsip-prinsip Marhaenisme menawarkan alternatif yang berfokus pada keadilan ekonomi. Pengelolaan sumber daya yang adil dan merata menjadi sangat penting dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. **Partisipasi Politik**
  Marhaenisme juga menekankan pentingnya partisipasi politik dari semua lapisan masyarakat. Dalam era demokrasi, ini berarti memastikan bahwa suara rakyat kecil didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan politik dan pendidikan politik menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.
3. **Kemandirian dan Globalisasi**
