Ketergantungan pada pinjaman mahasiswa memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan mahasiswa dan lulusan. Pertama, beban utang yang tinggi seringkali menyebabkan stres dan tekanan psikologis. Banyak mahasiswa yang harus bekerja paruh waktu atau bahkan penuh waktu untuk membayar biaya hidup dan pinjaman, yang akhirnya mengganggu fokus mereka pada studi.
Kedua, lulusan yang terjerat utang cenderung mengambil pekerjaan apa saja yang tersedia, meskipun tidak sesuai dengan bidang studi atau minat mereka, hanya demi segera melunasi utang. Hal ini tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga merugikan negara karena potensi mereka tidak termanfaatkan secara optimal.
### Solusi Berbasis Marhaenisme
Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Marhaenisme. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. **Pendidikan Gratis dan Berkualitas**: Negara harus berkomitmen untuk menyediakan pendidikan tinggi gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau bagi seluruh rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan dan pengurangan anggaran pada sektor-sektor yang kurang prioritas.
2. **Beasiswa dan Bantuan Pendidikan**: Perluasan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman mahasiswa. Beasiswa ini harus mencakup biaya hidup dan biaya kuliah secara penuh.
3. **Pengawasan dan Regulasi yang Ketat**: Pemerintah harus memberlakukan regulasi yang ketat terhadap lembaga penyedia pinjaman mahasiswa untuk memastikan tidak ada praktik eksploitasi dan penetapan bunga yang memberatkan.
4. **Pengembangan Pendidikan Vokasi**: Selain pendidikan akademik, pendidikan vokasi juga perlu dikembangkan untuk memberikan keterampilan praktis yang siap pakai di dunia kerja, sehingga lulusan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak.
### Kesimpulan
Fenomena student loan adalah cerminan nyata dari komersialisasi pendidikan yang semakin merajalela. Dalam pandangan Marhaenisme, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu ada perubahan fundamental dalam sistem pendidikan kita agar dapat menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Dengan mengembalikan pendidikan ke tangan rakyat dan menjadikannya sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, kita dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sejati: pendidikan untuk semua, tanpa diskriminasi dan tanpa beban utang.
