2. **Risiko Finansial:** Penggunaan APBN sebagai jaminan berarti ada risiko keuangan yang harus ditanggung oleh negara. Islam menekankan pentingnya menghindari kerugian yang berlebihan dan spekulasi yang tidak perlu. Oleh karena itu, analisis risiko yang mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak membebani keuangan negara secara tidak proporsional.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah harus memberikan laporan yang jelas dan rinci mengenai penggunaan APBN untuk proyek ini serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Perspektif Marhaenisme
Prinsip Marhaenisme
Marhaenisme, yang diperkenalkan oleh Soekarno, adalah ideologi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil (kaum Marhaen). Prinsip ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks kebijakan publik, Marhaenisme mengedepankan kebijakan yang pro-rakyat dan anti-penindasan.
Analisis Penggunaan APBN untuk KCJB
Dari perspektif Marhaenisme, ada beberapa pertimbangan penting:
1. **Dampak terhadap Kaum Marhaen:** Proyek KCJB harus membawa manfaat langsung dan nyata bagi rakyat kecil. Apakah proyek ini akan membuka lapangan kerja baru? Apakah akan meningkatkan akses transportasi yang lebih murah dan cepat bagi masyarakat?
2. **Pemerataan Kesejahteraan:** Proyek infrastruktur besar seringkali menguntungkan kelompok tertentu. Marhaenisme menghendaki bahwa proyek tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di bawah.
3. **Kemandirian Ekonomi:** Menggunakan APBN sebagai jaminan harus diukur terhadap prinsip kemandirian ekonomi. Apakah keputusan ini mengurangi ketergantungan pada pihak asing? Apakah hal ini memacu pengembangan teknologi dan kapasitas dalam negeri?
Kesimpulan
