Mohon tunggu...
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA Mohon Tunggu... Mahasiswa - Ketua Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Caretaker Komisariat Universitas Terbuka
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Membaca Buku Dan Mendengarkan Musik

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

APBN Jadi Jaminan KCJB, Bagaimana menurut Islam dan Marhaenisme?

19 Juni 2024   05:40 Diperbarui: 19 Juni 2024   05:54 260
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/05/133000421/rangkaian-kereta-kcjb-jadi-unit-kereta-cepat-pertama-yang-diekspor

APBN Jadi Jaminan KCJB: Perspektif Islam dan Marhaenisme

Pendahuluan

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan proyek ambisius yang telah menarik perhatian publik Indonesia. Dalam perkembangannya, muncul keputusan pemerintah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan untuk proyek tersebut. Keputusan ini menuai berbagai tanggapan, baik dukungan maupun kritik. Artikel ini akan membahas perspektif Islam dan Marhaenisme mengenai penggunaan APBN sebagai jaminan untuk proyek KCJB.

Perspektif Islam

Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Dalam Islam, pengelolaan keuangan publik harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, kemaslahatan umum, dan transparansi. Dana publik, termasuk APBN, adalah amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Pengelolaan yang tidak tepat atau menyimpang dari prinsip syariah dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

 Analisis Penggunaan APBN untuk KCJB

Menggunakan APBN sebagai jaminan untuk proyek KCJB harus dievaluasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek:

1. **Kemaslahatan Umum:** Proyek KCJB harus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Jika proyek ini mampu meningkatkan mobilitas, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum.

   

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun