**Dampak Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia**
Ketetapan MPRS ini juga memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Dengan adanya peninjauan kembali, banyak peraturan yang diperbarui atau dibatalkan, sehingga menciptakan landasan hukum yang lebih konsisten dengan UUD 1945. Namun, hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum sementara, karena peraturan-peraturan yang sudah ada harus diuji kembali.
**Kesimpulan**
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 merupakan langkah penting dalam menguatkan supremasi konstitusi di Indonesia. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi. Proses peninjauan kembali harus dilakukan dengan hati-hati dan objektif untuk memastikan bahwa tujuan memperkuat UUD 1945 dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas politik dan kepastian hukum. Ke depan, perlu ada mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam meninjau kembali produk-produk legislatif, agar upaya ini benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H