2. **Kesejahteraan Rakyat**
  - Dalam perspektif Marhaenisme, perluasan peran TNI dalam urusan sipil dan ekonomi harus dikaji apakah benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan rakyat atau justru menambah beban pada institusi yang seharusnya fokus pada pertahanan negara.
  - UU POLRI harus memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk keamanan tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
3. **Akuntabilitas dan Transparansi**
  - Revisi yang menekankan akuntabilitas dan transparansi sangat sejalan dengan prinsip Marhaenisme, karena menjamin bahwa tindakan TNI dan POLRI dapat diawasi oleh publik dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
  - Mekanisme pengawasan harus inklusif, melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa institusi keamanan bekerja untuk kepentingan rakyat.
#### Tantangan dan Rekomendasi
Meskipun revisi UU TNI dan UU POLRI membawa sejumlah perubahan positif, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Beberapa rekomendasi untuk memastikan revisi ini sejalan dengan ideologi Marhaenisme antara lain:
1. **Penguatan Peran Pengawas Independen**
  - Diperlukan lembaga pengawas independen yang kuat untuk mengawasi implementasi revisi UU ini, sehingga menjaga transparansi dan akuntabilitas.
2. **Pelibatan Publik yang Lebih Luas**
