  Dari sudut pandang Marhaenisme, kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan sosial. Pekerja berpenghasilan rendah dipotong gajinya tanpa ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang setimpal. Sebaliknya, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi cenderung tidak merasakan dampak signifikan dari pemotongan tersebut. Hal ini berpotensi memperlebar jurang kesenjangan antara kaya dan miskin, bertentangan dengan prinsip-prinsip Marhaenisme yang mengutamakan kesejahteraan kolektif.
3. **Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan:**
  Marhaenisme juga menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pembangunan. Kebijakan Tapera, meskipun dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, terlihat diputuskan secara top-down tanpa melibatkan masukan dari para pekerja yang terkena dampaknya. Keputusan yang kurang partisipatif ini mengabaikan suara dan aspirasi mereka yang seharusnya menjadi subjek utama dalam kebijakan perumahan.
#### Implikasi dan Solusi
Implikasi dari kebijakan ini bisa sangat luas, termasuk penurunan daya beli pekerja, peningkatan ketidakpuasan sosial, dan potensi protes dari serikat pekerja. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat dipertimbangkan:
1. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:**
  Pemerintah harus memastikan transparansi dalam pengelolaan dana Tapera. Pelaporan yang jelas dan audit berkala dapat meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap program ini.
2. **Subsidi dan Bantuan Pemerintah:**
  Pemerintah dapat mempertimbangkan memberikan subsidi atau bantuan tambahan bagi pekerja berpenghasilan rendah untuk meringankan beban pemotongan gaji. Alternatif lainnya adalah mengurangi atau bahkan menghapus pemotongan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah batas tertentu.
3. **Partisipasi Pekerja dalam Pengambilan Keputusan:**
  Melibatkan perwakilan pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait Tapera dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
