Mohon tunggu...
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA Mohon Tunggu... Mahasiswa - Ketua Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Caretaker Komisariat Universitas Terbuka
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Membaca Buku Dan Mendengarkan Musik

Selanjutnya

Tutup

Politik

Persatuan Nasional Harus Berlandaskan Pengakuan Atas Kebebasan Berpendapat

7 Desember 2023   02:42 Diperbarui: 7 Desember 2023   03:13 84
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

4. **Keadilan dan kesetaraan:** Membangun sistem yang adil dan setara, memastikan bahwa semua warga memiliki peluang yang sama.

5. **Kesadaran akan kebersamaan:** Memiliki kesadaran bersama akan tujuan dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. **Kepemimpinan yang mendukung persatuan:** Pemimpin yang mendorong persatuan, menjauhkan diri dari retorika yang memecah-belah.

7. **Pendidikan yang inklusif:** Sistem pendidikan yang mendukung pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman.

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, masyarakat dapat membangun persatuan nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Dalam politik secara formal tidak diperlukan monoloyalitas karena faktanyakan banyak partai politik atau kelompok-kelompok yang (tidak ada masalah) mempunyai sikap politik masing-masing. Tapi dalam konteks yang besar seperti menjaga NKRI, Pancasila dan turunan-turunannya, tentu harus punya komitmen yang sama. Komitmen itu kan ditunjukan dengan track record. Jangan sampai Pancasila dan NKRI untuk memberangus kelompok lain. Jadi pelajaran kita dari rezim yang dahulu orde baru bahwa Pancasila hanya boleh disimpulkan oleh penguasa sehingga apapun yang bertentangan dengan penguasa sering sekali dituding sebagai anti Pancasila.

Apakah bisa dicapai konsensus nasional?

- Dalam konteks demokrasi, pencapaian konsensus bukanlah tujuan yang mutlak, melainkan proses yang berkelanjutan. Demokrasi memungkinkan beragam pendapat dan perspektif untuk disuarakan, dan seringkali terdapat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, konsensus bisa dicapai melalui diskusi, negosiasi, dan kompromi di antara berbagai kepentingan yang ada. Meskipun tidak selalu semua pihak sepakat, demokrasi mendorong proses pembuatan keputusan yang inklusif untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh mayoritas atau sebagian besar pihak yang terlibat.

Apa harapan kita untuk bangsa ini untuk menghadapi momentum 2024 dan kedepannya?

- Sebagai warga Indonesia, harapan kita adalah memastikan proses politik yang transparan, berintegritas, dan inklusif dalam menghadapi momentum politik tahun 2024 dan seterusnya. Diharapkan adanya kompetisi yang sehat antara berbagai pihak dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menghormati keberagaman, serta fokus pada pemecahan masalah yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif dalam proses politik dan pemilihan umum, serta mendukung pemimpin yang mampu mempersatukan dan membawa kemajuan bagi bangsa menjadi kunci untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun