Apakah ada yang membedakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan pemerintahan-pemerintahan reformasi setelah mei 1998 sebelumnya? Sebuah kelanjutan atau pertentangan?
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memang  memiliki perbedaan dan kelanjutan dengan pemerintahan setelah reformasi Mei 1998 sebelumnya. Ada kelanjutan dalam beberapa kebijakan, terutama dalam upaya pembangunan infrastruktur dan reformasi ekonomi. Namun, ada juga perbedaan dalam pendekatan kepemimpinan, strategi kebijakan, serta respons terhadap tantangan sosial dan politik yang berkembang.
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan percepatan ekonomi, sementara pemerintahan sebelumnya memiliki fokus yang berbeda. Namun, ada juga perbedaan pendekatan dalam kebijakan sosial, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat.
Jadi, bisa dikatakan ada kelanjutan dari beberapa kebijakan sebelumnya, tetapi ada juga perbedaan yang cukup signifikan dalam strategi, pendekatan, dan prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini dapat dianggap sebagai kombinasi dari kelanjutan dan perubahan dalam arah kebijakan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi mei 1998.
Pemerintahan Jokowi-JK memang memiliki visi Trisakti Bung Karno yang dijabarkan dalam Nawacita. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam budaya. Kalau itu yang jadi ukuran, maka pemerintahan Jokowi sebetulnya menjadi "antitesa"nya.
Namun, kembali lagi pada persoalan konsolidasi untuk membangun ekonomi bangsa yang mandiri. Di Koalisi Partai Politik Yang Bertarung Pada Pemilu 2024 banyak pemburu rente yang terus merongrong. Adapun di sisi lain, lingkaran pengambil kebijakan di pemerintahan Jokowi juga tidak steril. Sebagian tidak memiliki komitmen terhadap jalan Trisakti Sukarno.
Apa yang seharusnya atau sebaiknya dikerjakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan situasi yang serba mendesak ini seperti darurat ekonomi, darurat korupsi, darurat agraria, dan darurat kebudayaan?
Jokowi perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk melakukan kristalisasi di pemerintahannya.
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dapat mempertimbangkan serangkaian langkah untuk menanggapi situasi darurat yang meliputi aspek ekonomi, korupsi, agraria, dan kebudayaan:
1. **Darurat Ekonomi:** Fokus pada langkah-langkah pemulihan ekonomi dengan kebijakan yang memperhatikan sektor-sektor yang terdampak, memberdayakan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan menggencarkan program sosial untuk melindungi kelompok rentan.
2. **Darurat Korupsi:** Memperkuat lembaga penegak hukum untuk mengatasi korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi institusi penegak hukum. Menggalakkan kampanye anti-korupsi dan memperkuat sistem pengawasan.
