Neoliberalisme adalah pendekatan ekonomi yang menekankan pada pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pemotongan pengeluaran publik. Salah satu dampak yang sering dikaitkan dengan kebijakan neoliberalisme adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi di beberapa negara.
Beberapa aspek neoliberalisme yang terkait dengan kesenjangan ekonomi adalah:
1. **Pasar Bebas yang Tidak Diatur:** Pendekatan neoliberalisme yang menganut konsep pasar bebas bisa menyebabkan peningkatan kesenjangan ekonomi karena kurangnya regulasi yang memadai untuk mengontrol distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Ini bisa mengakibatkan konsentrasi kekayaan pada sejumlah kecil orang atau perusahaan besar.
2. **Privatisasi dan Deregulasi yang Ekstensif:** Langkah-langkah privatisasi yang diambil dalam kerangka neoliberalisme seringkali memperkuat dominasi sektor-sektor tertentu, sementara sektor lain yang lebih masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur umum terpinggirkan. Hal ini bisa meningkatkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan dan peluang.
3. **Pemotongan Pengeluaran Publik:** Kebijakan pemotongan anggaran publik dalam kerangka neoliberalisme dapat mempengaruhi layanan-layanan publik yang esensial, terutama bagi lapisan masyarakat yang rentan. Ini dapat memperdalam kesenjangan antara mereka yang mampu membayar layanan pribadi dengan mereka yang bergantung pada layanan publik.
Dalam konteks kesenjangan ekonomi, pendekatan neoliberalisme seringkali dituduh memperkuat konsentrasi kekayaan dan kesempatan di tangan segelintir individu atau kelompok, yang kemudian menyebabkan pertumbuhan kesenjangan ekonomi antara kelas-kelas sosial yang berbeda.
Namun, perlu dicatat bahwa dampak kebijakan neoliberalisme bisa bervariasi tergantung pada implementasinya di suatu negara tertentu. Analisis dampak kebijakan ekonomi ini sering melibatkan banyak faktor yang kompleks dan bisa memiliki interpretasi yang berbeda di berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi.
Di Indonesia, kebijakan neoliberalisme telah mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang meningkat antara kaya dan miskin serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini terjadi karena kebijakan tersebut cenderung memberi keuntungan lebih kepada sektor-sektor tertentu dan kurang merata dalam distribusi manfaatnya. Upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut memerlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat
Memang tak salah Presiden Jokowi menabur optimisme kesana sini dalam menatap ekonomi Indonesia kedepan jelang 100 Tahun Indonesia Merdeka 2045. Namun, jika tidak berbasiskan indikator objektif, boleh jadi optimisme itu sekaligus kesuraman. Apalagi, seperti kita ketahui, kesenjangan ekonomi di Indonesia juga makin menganga. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, meningkat pesat dalam setahun terkahir. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kesenjangan ekonomi pada 2023 menjadi 0,388. Padahal, pada tahun 2022, gini rasio Indonesia masih 0,381.
Ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin di perkotaan juga semakin lebar yaitu antara hampir 49% (20% penduduk teratas) dan 16,99% (40% penduduk terbawah). Sedangkan ketimpangan di desa terlihat lebih moderat dengan nilai pembagian pendapatan 21,18% bagi penduduk miskin (40% terbawah), sedangkan penduduk kaya sebesar 40% (20% penduduk teratas). Gap distribusi pengeluaran yang tidak terlalu besar di pedesaan dibanding perkotaan. Total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia terus meningkat. Tahun lalu, total kekayaannya mencapai US$119,72 miliar, naik dibanding 2016 sebesar US$92,91 miliar. Nilai tersebut bahkan melonjak 317,1 persen dalam 10 tahun terakhir.
Kebijakan neoliberal, yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif diterapkan satu dekade terakhir, memicu peningkatan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Pertama, Kebijakan neoliberal sangat memfasilitasi perdagangan bebas barang dan jasa, yang ditandai dengan penghapusan segala bentuk tarif dan bea impor. Hal ini membawa dampak berantai terhadap ekonomi rakyat marhaen: kehancuran usaha (produsen) kecil dan menengah; kehancuran pertanian lokal; kehancuran industri dalam negeri. Situasi ini mendorong proses penyingkiran rakyat miskin dari alat-alat produksinya.
