Mendekati hari pemungutan suara tinggal menghitung hari, Seknas Prabowo-Sandi kembali menggelar diskusi rutinnya yang bertajuk,"  Topic of The Week". Kali ini tema yang diangkat," Kampanye 02 Sering Diganggu: Tegakkan Fair Play!". Diskusi digelar Rabu, 10 April 2019 di  Kantor Seknas Prabowo-Sandi, di Jakarta. Salah satu pembicara yang dihadirkan adalah Tony Rosyid. Ia seorang pengamat politik. Dosen di sebuah universitas di Jakarta.
Dalam ulasannya, Tony Rosyid mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diuntungkan dengan adanya berbagai gangguan yang menerpa. Ia tidak bisa membayangkan andaikata gangguan itu tidak ada, mungkin potensi menangnya  meragukan. Menurut Tony, gangguan itu harus dikapitalisasi menjadi sebuah potensi yang sekarang ini nampaknya, anginnya segar untuk capres 02.
" Semakin gangguan dilakukan, maka menguntungkan buat  capres dan cawapres 02. Jadi menurut saya, elektabilitas capres 02 itu semakin tinggi naiknya. Kita masih ingat ketika Pak SBY. Cukup satu kalimat yang mengangkat Pak SBY yaitu 'jenderal kanak-kanak'. Kalimat ini jadi pintu Pak SBY nyalon dan menang. Sementara Pak Prabowo, banyak sikap, perilaku, kalimat yang menyerang Pak Prabowo," katanya.
Tony menambahkan, Prabowo menampung undecided dan swing voters. Tapi ia heran, hal itu tidak disadari oleh pesaingnya capres dan cawapres nomor 01. Kembali Tony mengungkit soal gangguan pada Prabowo. Kata dia, seandainya gangguan itu tidak pernah ia tak yakin terjadi crossing suara. " Kalau saya tim Prabowo, dengan gangguan ini banyak-banyak sujud syukur, karena gangguan ini membuat peluang menang jadi besar," ujarnya.
Kata Tony lagi, banyak yang tanya kepadanya siapa yang akan menang.  Ia sendiri sampai saat ini sulit membuat analisis teoritis kalau capres dan cawapres nomor urut 01 bisa menang. Bahkan Tony menantang untuk menunjukkan padanya satu analisis yang membuat dirinya yakin capres 01 bisa menang.  Sebab ketika semua euforia untuk mengatakan bahwa pada saat Pilgub DKI itu kalau tidak Ahok, maka AHY yang menang, Tony mengklaim dirinya  satu-satunya orang yang mengatakan Anies Baswedan yang akan menang.
"Kita harus melihat petahana dengan persepsi pemilih. Kesampingkan dulu calon penantangnya. Saya mencari tahu siapa timnya 01. Apa yang dilakukan timnya blunder dan kemudian mendowngrade. Oh ternyata ketemu, ada tiga orang. Kalau nanti Pak Jokowi kalah yang tanggung jawab itu tiga orang. Siapa? Enggak perlu saya sebutkan," katanya.
Sementara itu, pembicara lainnya,  Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Sekretaris Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman menyorot soal temuan daftar pemilih yang menurutnya bermasalah. Kata dia, memang ada temuan-temuan  soal beberapa masalah DPT. Tapi pada akhirnya tetap saja yang harus dilakukan adalah menanggulanginya di lapangan, di TPS nanti. Karena tak mungkin, pihaknya keras-kerasan. Misal sampai paling ekstrim memboikot pemilu. Karena kubu Prabowo yang akan rugi.
" Kita sudah sampaikan. Tolong perbaiki. Memang tak akan pernah sempurna DPT ini. Soal 17,5 juta pemilih itu baru potensi kecurangan. Misalnya ada orang yang tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1 itu jumlahnya banyak sekali. Sudah tak normal kalau dalam konteks statistik. Karena 10 kali lipat jumlah angka lahir penduduk lain," kata dia.
Karena itu kata dia, seruan Prabowo semua pendukung harus jadi saksi datang ke TPS. Kalau dulu, setelah pencoblosan langsung pulang, Â sekarang harus stay. Kalau perlu stay bergiliran. Dibikin shift. Bila perlu bawa rantang, singkong, kacang, minuman dari rumah masing-masing. Kalau itu bisa di lakukan, ia yakin segala macam potensi kecurangan bisa diselamatkan. Hanya itu satu-satunya cara. Sebab pada akhirnya kecurangan itu besar terjadi di TPS.
" Misal orang yang milih dua kali. Kita saat ini pada posisi main catur. Posisi mereka sudah terkepung. Sementara pasukan kita masih komplit. Mungkin ada pihak papan catur dibubarkan saja, sehingga dimulai dari nol. Kita ingin ini selesai sampai skak mat. Jadi jangan sampai kita memboikot pemilu menolak tahapan selanjutnya. Kita sudah keras ke KPU. Pada akhirnya, sekali lagi, di lapangan yang menentukan," ujarnya
Habiburokhman juga mengungkit soal kasus caleg Golkar Bowo Sidik Pangarso yang ditangkap KPK dan informasi soal dugaan keterlibatan Nusron Wahid. Kata Habiburokhman, Bowo Sidik Pangarso mengatakan diperintahkan oleh Nusron Wahid. Sekarang pertanyaannya apakah Nusron itu masuk TKN? Setahu dia Nusron itu TKN. Sementara Pasal 286 UU Pemilu mengatur apabila pasangan calon melakukan politik uang dan kemudian bisa terbukti secara terstruktur, sistematis dan masif bisa dibatalkan sebagai pasangan calon atau didiskualifikasi.
" Saya mendesak KPU untuk tidak lamban respons permasalahan ini. Karena sejak awal dikatakan ada uang Rp8 miliar, ada 400 ribu amplop yang disediakan untuk serangan fajar. Baru disampaikan yang perintahkan Pak Nusron Wahid. Ini kan bukti awal sangat kuat dalam konteks dugaan pelanggaran UU Pemilu. Yang saya heran kok Bawaslu tidak melihat dan mendengar apa-apa. Kita tak perlu lapor sebetulnya. Mereka miliki kewenangan untuk menindaklanjuti. Kurang signifikan apa ini?" ujarnya.
Bawaslu katanya, Â harus melaksanakan tugas. Jangan sampai ada fitnah dan politik uang jika dibiarkan. Jelas ada pasalnya, ada amplopnya, ada pernyataannya. " Saya siang ini juga direktorat advokasi hukum BPN akan besurat ke Bawaslu soal masalah ini," katanya.
