Karena itu kata Riza Patria, kalau misalnya penyelengara pemilu dikritik, bahwa tahapannya masih ada yang kurang atau lemah, jangan baper. Misalnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun komisi pemilihan masih dipertanyakan. Jangan lantas dianggap hoaks. Karena kritikan yang datang, tujuannya untuk memperbaiki. Termasuk juga pemerintah. Jangan baper kalau dikritik.
"Jangan marah, jangan baper. Jangan bilang hoaks. Jangan bilang tak benar, anti pemerintah. Memang tugas masyarakat memberi masukan, mengkritisi. Tugas pemerintah harus menerima, dari manapun, apapun yang disampaikan. Begitu juga KPU sebagai penelenggara, ketika ada yang kritik, beri masukan, terima. Harusnya berterima kasih. Karena temuan-temuan ini dimaksudkan untuk kebaikan, bukan kebaikan untuk satu dan dua pihak, tapi semua," tuturnya.
Riza juga mengingatkan, KPU adalah institusi yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilu. Karenanya kalau ada temuan misalnya soal data pemilih, harus terbuka.  Misal, soal temuan 17,5 juta pemilih  yang tidak wajar. Lalu ada 300 ribu lebih orang umurnya di atas 90 tahun. Dan ada yang  lahirnya 1873.
"Kan mana mungkin. Ada yang dibawah 17 tahun, bahkan belum lahir. Jadi temuan ini bukan hoaks. Secara komputer ada. Sangat bisa ditemukan. Ada NIK di atas 16, ada yang di bawah. Ada yang ganda. Jadi semua temuan ini harus diterima. Kami sudah sampaikan ke KPU. Kita bersepakat mulai Sabtu kemarin untuk bersama-sama turun ke bawah. Kami di internal juga siapkan tim dari temuan ini," katanya.
Pihaknya, lanjut Riza, sudah siapkan tim. Pihaknya juga telah laporan temuan itu  ke Bawaslu. Bahkan meminta Bawaslu ikut bantu, menyisir secara IT. "Ini bagian dari bentuk kepedulian kami terhadap pemilu yang demorkatis. Siapa yang diuntungkan? Pasangan 01 dan 02, para caleg, parpol pemerintah dan masyarakat," kata Riza.
Ia mengajak, semua pihak menyikapi  temuan daftar pemilih secara baik dan bijak. Bahkan harus segera dipastikan apakah orangnya dalam DPT yang bermasalah itu ada atau tidak. " Yang bahaya kalau orangnya tidak ada. Harus dihilangkan dan dicoret. Kita tidak prasangka buruk," ujarnya.
