Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi kembali menggelar hajatan rutinnya, diskusi Topic of the Week. Kali ini topik yang diangkat dalam diskusi rutin itu adalah, "DPT Pilpres, Kredibel atau Bermasalah?" Sejumlah narasumber dihadirkan untuk membedah tema tersebut.Â
Narasumber yang dihadirkan antara lain, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah, pakar IT, Agus Maksum dan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni.
Dalam paparannya, Riza Patria mengatakan, KPU punya tanggungjawab yang besar, tidak hanya untuk mewujudkan demokrasi yang  berkualitas tapi juga pemilu berkualitas.  Pemilu yang berkualitas sangat penting untuk membangun tatanan bangsa. Karena lewat pesta demokrasi dipilih anggota DPR tingkat kabupaten, kota, provinsi, pusat sampai presiden dan wakil presiden. Semua itu punya tanggungjawab kekuasaan, wewenang, anggaran, dan sebagainya.
"Jadi kalau kebijakan pemerintah salah, maka itu akan berdampak besar. Tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi bisa jadi 50 tahun ke depan. Karena setiap kebijakan ada dampak positif dan negatif. Sebab itu penting kita pastikan pemilu luber dan jurdil dan pastikan seluruh warga bangsa yang miliki hak pilih datang dan gunakan hak pilih," katanya.
Riza menambahkan, saat kampanye biasanya janji manis diumbar. Â Pokoknya yang penting rakyat senang, simpati dan mereka bisa dipilih. Tapi ketika sudah dipilih, banyak yang lupa janji. Itu namanya membodohi rakyatnya. Dan itu selalu terulang terus menerus setiap pemilu.
Ia juga menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu. Katanya, zaman dulu Bawaslu bisa dikatakan pelengkap penderita. Tapi sekarang Bawaslu punya gigi, karena DPR memberi kewenangan besar kepada badan pengawas.
"Sampai Bawaslu sendiri kaget. Begitu besarnya kewenangan Bawaslu, sementara SDM belum siap. Bawaslu bisa tentukan orang itu bermasalah. Termasuk meloloskan partai jadi partai pemilu," katanya.
Riza pun mengharapkan, dengan segala kewenangannya, Bawaslu ikut mendorong dan menjamin pesta demokrasi berjalan demokratis dan fair.
Pemilu harus demorkatis. Dan itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Mutlak harus diwujudkan. Maka ketika, bicara pemilu berkualitas, tentu partisipasi pemilih menjadi penting.
"Tidak hanya kita bertugas memastikan pasangan calon kita menang, partai kita menang, caleg-caleg kita jadi, tapi proses pemilu harus baik dan berkualitas. Maka penyelenggaraanya harus baik, tapi hasil tidak kalah baik. Di banyak negara tidak demorkatis, raja turun temurun. Atau tidak dipilih langsung. Indonesia luar biasa. Kita pertama kali adakan Pilpres secara langsung 2004," tuturnya.
Pemilu langsung pada tahun 2004, kata Riza, banyak dipuji oleh dunia internasional. Indonesia dianggap berhasil. Bahkan dicatat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Karena itu harusnya makin kesini, pesta demokrasi di Indonesia makin baik. Hasilnya juga baik.
"Apakah sekarang sudah baik? Ini yang jadi tanggung jawab penuelengara, pemerintah, DPR, parpol, dan masyarakat punya tanggung jawab besar. Kalau penyelenggara sudah harus terima resiko. Kalau jadi pemerintah ya sudah resikonya dikritisi masyarakat," katanya.
Karena itu kata Riza Patria, kalau misalnya penyelengara pemilu dikritik, bahwa tahapannya masih ada yang kurang atau lemah, jangan baper. Misalnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun komisi pemilihan masih dipertanyakan. Jangan lantas dianggap hoaks. Karena kritikan yang datang, tujuannya untuk memperbaiki. Termasuk juga pemerintah. Jangan baper kalau dikritik.
"Jangan marah, jangan baper. Jangan bilang hoaks. Jangan bilang tak benar, anti pemerintah. Memang tugas masyarakat memberi masukan, mengkritisi. Tugas pemerintah harus menerima, dari manapun, apapun yang disampaikan. Begitu juga KPU sebagai penelenggara, ketika ada yang kritik, beri masukan, terima. Harusnya berterima kasih. Karena temuan-temuan ini dimaksudkan untuk kebaikan, bukan kebaikan untuk satu dan dua pihak, tapi semua," tuturnya.
Riza juga mengingatkan, KPU adalah institusi yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilu. Karenanya kalau ada temuan misalnya soal data pemilih, harus terbuka.  Misal, soal temuan 17,5 juta pemilih  yang tidak wajar. Lalu ada 300 ribu lebih orang umurnya di atas 90 tahun. Dan ada yang  lahirnya 1873.
"Kan mana mungkin. Ada yang dibawah 17 tahun, bahkan belum lahir. Jadi temuan ini bukan hoaks. Secara komputer ada. Sangat bisa ditemukan. Ada NIK di atas 16, ada yang di bawah. Ada yang ganda. Jadi semua temuan ini harus diterima. Kami sudah sampaikan ke KPU. Kita bersepakat mulai Sabtu kemarin untuk bersama-sama turun ke bawah. Kami di internal juga siapkan tim dari temuan ini," katanya.
Pihaknya, lanjut Riza, sudah siapkan tim. Pihaknya juga telah laporan temuan itu  ke Bawaslu. Bahkan meminta Bawaslu ikut bantu, menyisir secara IT. "Ini bagian dari bentuk kepedulian kami terhadap pemilu yang demorkatis. Siapa yang diuntungkan? Pasangan 01 dan 02, para caleg, parpol pemerintah dan masyarakat," kata Riza.
Ia mengajak, semua pihak menyikapi  temuan daftar pemilih secara baik dan bijak. Bahkan harus segera dipastikan apakah orangnya dalam DPT yang bermasalah itu ada atau tidak. " Yang bahaya kalau orangnya tidak ada. Harus dihilangkan dan dicoret. Kita tidak prasangka buruk," ujarnya.
