Tim Prabowo Khawatirkan Serangan Fajar

Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi kembali menggelar diskusi Topic of The Week. Kali ini tema yang diangkat " Tolak Money Politics". Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain mantan Ketua MPR, Amien Rais,  Ferry Mursyidan Baldan, Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ledia Hanafi Amaliah, Anggota DPR dari PKS, Ferry Juliantoro, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Haris Rusli Moti, mantan aktivis.

Setelah Amien bicara, Ferry Mursyidan Baldan yang juga Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi jadi pembicara kedua. Menurut Ferry, dalam konteks pemilu, maka tema money politics itu dari pemilu ke pemilu tidak pernah kunjung tuntas. Padahal kalau menempatkan pemilu adalah sebuah peristiwa yang menimbulkan peradaban bangsa, maka semua terikat untuk komitmen menolak money politic. Karena pemilu itu simbol peradaban bagsa.

" Yakinlah kita, ketika pemilu dihadapkan cara merusak dengan money politics, apakah kekuasaan yang didapatkan dari hasil pemilu akan membawa kebaikan atau keberkahan? Tidak. Apalagi amanah. Karena dikatakan bisa membeli kekuasaan. Dalam konteks Pilpres ini sangat berbahaya. Tolak dengan segala cara yang kita mampu karena kita mau menyelamatkan bangsa ini," katanya.

Maka kata Ferry, apa jadinya negeri ini ketika dipimpin presiden dari hasil money politics. Negara lain pasti tidak pernah hormat kepada bangsa Indonesia. Ketika mereka tidak hormat, maka hilanglah kedaulatan. Tak ada lagi negara.

"Kebetulan hari ini kita berhadapan dengan petahana. Kita tidak sedang berhadapan dengan TKN, tapi kita berhadapan dengan aparatur negara. Di lapangan kita berhadapan dengan Bawaslu yang seolah-olah lemah gemulai enggak keruan. Kemudian aparat kepolisian dsb, ASN. Kita tidak sekadar memerangi money politic, tapi kita ingin menegakkan kembali keindonesiaan kita sebagai negara membanggakan," tutur Ferry.

Menurut Ferry,  persoalan money politicw bukan sekedar dapat suara, tapi ini sangat merusak. Pertama siapa pun pelakunya, pasti memiliki orientasi materialistik. Bayangkan, kata Ferry, ketika kekuasaan bisa dibeli. Maka yang akan hadir adalah kekuasaan yang bisa dibeli. "Dia akan jual lagi kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak berrorientasi untuk memakmurkan menyejahterakan. Harusnya kekuasaan untuk sejahterakan masyarakat, tapi ke politik. Itu praktiknya ijon. Saya kira ini merusak," katanya.

Efek money politics, kata Ferry sangat berbahaya. Karena akan mendelegitmasi kekuasaan. Karena itu ia tak pernah bosan mengingatkan Bawaslu untuk teliti mengawasi. Tapi sepertinya  Bawaslu tidak lakukan apapun terhadap sebuah tindakan pelanggaran.

"Dari ketika kepala daerah menyatakan diri menjadi tim kampanye. Money politics kenapa bahaya? Pilihlah presiden dengan cara yang benar atau halal. Bukan dengan menghalalkan segala cara. Curang pemilu itu akan menjadikan Indonesia bangsa yang norak," ujarnya.

Agar tak ada kecurangan, lanjut Ferry pihaknya telah menyiapkan para relawan. Kepada para relawan, ia menghimbau agar rapatkan barisan. Misalnya relawan harus dapatkan DPT di TPS-nya masing-masing. Lalu DPT itu harus diperiksa. " Kalau ada nama asing, nama baru, tanya kepada lurah, kades, KPPS, ini siapa? Kalau jawabannya udah pindah, tugas relawan mendatangi ke rumah. Ketok pintu. Pasti tidak ada di rumah saat ini. Tapi dia akan datang pada hari H," katanya.

Pembicara lainnya,  Anggota DPR Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, yang sekarang dihadapi kubunya adalah petahana.  Dan yang paling dikhawatirkan adalah, akan  ada serangan fajar, duha atau dzuhur sebelum TPS ditutup.

" Ketika bicara money politics kita tak boleh lupa ada power politik yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang sebetulnya jadi hak masyarakat. Kalau itu bukan dalam rangka pengaruhi, mestinya batuan yang biasanya turunnya Maret, tiba-tiba jreng Januari sudah pada cair semua dengan nominal bertambah," kata Ledia.

Sementara itu,  Waketum Gerindra Ferry Juliantono lebih menyoroti soal trend popularitas Prabowo dan Sandiaga. Kata Ferry, hasil google trend hari ini pasangan Prabowo-Sandi sudah 67 persen. " Google trend sekarang lebih mampu dibanding lembaga survei. Karena google trend bisa baca kecenderungan perilaku pemilih di akun medsos," katanya.

Lembaga survei apalagi lembaganya Denny JA, kata Ferry, tak bisa lakukan itu. Ia contohkan misal Amien Rais kalau ditanya pilih siapa, jawabannya pasti belum tahu. Itu masuknya undecided kalau di lembaga survei. " Kalau google trend beda, dia bisa lihat aktivitas medsos," katanya.

Ferry juga membandingkan apa yang terjadi di pilpres Amerika. Saat itu, ketika pilpres, di Amerika seluruh lembaga suvei menyatakan Hillary Clinton menang. Tapi google trend sejak awal katakan yang menang Donald Trump. Faktanya ketika penghitungan yang menang adalah  Donald Trump.

" Mudah-mudahan 17 April, hasil google trend juga benar di Indonesia. Yang parah adalah ketika pelanggaran money politik dalam konteks pilpres. Apalagi pilpres itu diikuti petahana.  Kita di seluruh daerah harus ikut awasi ini. Saya setuju Pak Taufik dan teman-teman Seknas membuat laskar pengawas pemilu," katanya.