Maka kata Nur Wahid, bila kemudian rakyat sudah melihat dan mendengar langsung, terbuka mata hatinya serta punya tanggung jawab sejarah, Â ganti nakhoda negeri bukan lagi diakhiri pertanyaan tapi harus diberi tanda titik. Setelah Nur Wahid, giliran Amien Rais yang bicara.
Amien pun langsung tancap gas menohok langsung ke sosok Presiden Jokowi. Katanya, demokrasi yang  di idam-idamkan selama empat tahun  rezim Jokowi sudah berubah, baik wajah, isi dan arahnya. Bahkan Amien menyebut arahnya  telah amat berbahaya. Kata Amien, Jokowi itu kurang menghargai demokrasi. Bahkan, ciri-ciri  otoritarianisme mulai melekat.  Oposisi di zaman Jokowi kini diberangus.
"Jokowi mengempeskan oposisi. Partai yang tak gabung dipecah belah, dikucilkan. Ciri lain otoritarianisme adalah mereka mencoba menguasai mass media, ini sudah berhasil. Jadi memang Jokowi ini luar biasa. Ciri pemerintah otoriter, di dalam pemerinta itu, melakukan korupsi yang berskala mega. Ada korelasi positif antar kekuasaan dengan tingkat korupsi," kata Amien.
Karena itu kata Amien dengan berapi-api, tak ada jalan lain selain harus ganti rezim. Maka, kalau rezim berganti, para  mafia kekuasaan yang selama ini menggerogoti negeri, harus disingkirkan.  Karena di era sekarang, para mafia merajalela ke berbagai bidang.
"Ada mafia gula, mafia beras, mafia kedelai, mafia garam, mafia semuanya, mafia sepakbola. Yang paling berat mafia hukum. Dulu Pak SBY pernah membuat satgas mengatasi mafia hukum. Kerjasama dengan MK, MA, polisi, semua kejaksaan. Tapi dua tahun dibubarkan, karena mafia lebih kuat dari pemerintah," katanya.
Selanjutnya mantan Mendagri, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid angkat bicara. Bagi Syarwan,  walau Jokowi punya prestasi seperti misalnya dalam pembangunan  infrastruktur, atau karena sering blusukan, tapi semua  itu masih kurang sekali. Karena sekarang justru yang terjadi kedaulatan negara tengah terancam. Tentu, keberhasilan infrastruktur tidak bisa ditukar dengan kedaulatan. Syarwan pun kemudian menyinggung soal pemberontakan komunis tahun 1965.
" Kenapa kedaulatan kita terancam? Saya termasuk saksi sejarah yang tahun 1965 (PKI) berada di Jakarta. Tujuh jenderal dibantai oleh komunisme. Jadi kalau ada yang sekarang remang-remang lupa dengan peristiwa itu, saya ingin ingatkan kembali. Memang pemberontakan komunis berlangsung," katanya.
Syarwan yang mengaku kenyang dengan tugas teritorial dan intelijen paham betul dengan modus gerakan kelompok komunis. Kata Syarwan,  dalam keadaan terpuruk, mereka diam. Sediam-diamnya. Tapi begitu punya kesempatan dan peluang mereka  membangun kembali kekuatan. Dengan kontak tertutup mereka kembangkan kekuatannya. " Saat ini saya melihat dengan terang benderang, mereka berani dengan  komunikasi terbuka.
Bilang-bilang bangga jadi anak komunis. Menyebarkan gambar-gambar palu arit. Maknanya, mereka sudah punya kekuatan cukup besar. Kekuatan di dalam dan luar negeri," katanya.
Dan kata Syarwan, Jokowi seperti memberi angin bagi bangkitnya komunis.  Terakhir baru giliran Mantan Menko Pereknomian, Rizal Ramli yang tampil memberi pemaparan. Menurut Rizal,  peristiwa  Malari bukan malapetaka tapi sebuah gerakan 15 Januari 1974. Sebuah gerakan yang menyuarakan  keadilan dan anti dominasi asing. Bukan anti asing.
" Kita semua banyak teman asing, asal setara, jangan dominasi. Banyak juga orang asing yang bagus kok. Jadi kalau saya kritis terhadap asing, teman saya banyak sekali di luar negeri. Jadi kita anti dominasi asing. Saya rasa tema Malari masih sangat kuat. Tema yang tidak adil. Nah pada waktu itu Perdana Menteri Tanaka memang sangat dominan," kata Rizal.
