"Saya tidak bisa kritik Prabowo karena dia bukan pemerintah. Tapi jasa dan jejaknya dalam negara banyak sekali. Termasuk yang memperkenalkan orang yang namanya Jokowi ke republik ini dan juga Ahok. Bahkan bukan cuma memperkenalkan, tapi membiayai," katanya.
Terkait tema diskusi, kata Fahri, ia punya analisis sendiri. Kata dia, ada satu persoalan yang harus disadari. Menurutnya, pemerintahan Jokowi ini terlalu cepat siapkan diri untuk pemilihan berikutnya.
"Itu saya ketemu Denhany pejabat tinggi pada bulan ke 13 atau tahun kedua. Saya tanya kebetulan orang itu pernah jadi bagian inti pemerintah sebelumnya. Saya tanya apa beda dengan pemerintahan lalu? Beliau katakan pemerintahan ini terlalu cepat mempersiapkan pemilu yang akan datang. Dia ingin kembali dan terpilih kembali dalam pemilu yang akan datang terlalu cepat," tutur Fahri.
Pada akhirnya yang nampak di kabinet adalah nuansa untuk pemenangan. Setidaknya itu nampak dari pemilihan program dan orang. Fokusnya untuk terpilih kembali. Bukan  didasari untuk membangun. Atau memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan dalam kampanye.
"Tagih saja apa yang pernah dijanjikan pasti bermasalah. Tolong bikin riset agak kuat. Ini terlalu banyak janjinya. Pak Prabowo engga ada satupun janjinya bisa ditagih. Malah sukses antar politisi yang namanya Jokowi," kata Fahri.
Di mata Fahri, roh pemerintahan saat ini, sejak awal semangatnya ingin terpilih kembali. Maka ia lihat, komitmen tak penting lagi. Misal, ada ada satu soal yang agak rawan. Baru-baru ini, pemerintah umumkan belanja terkait program kerakyatan.
"Ada Rp 73 triliun dana desa. Ini perlu diwarning. Ada penyiapan yang besar dana desa. Kita tahu UU Desa lahir di zaman SBY. Tiap tahun naik, sekarang melompat jadi Rp 73 triliun. Mulai cair bulan ini. Dana bansos juga keluar menjelang pemilu. Kira-jumlahnya Rp 34 triliun. Ada dana PKH dan lain-lain yang akan menyentuh rumah tangga orang per orang. Ada juga dana kelurahan yang kita enggak pernah dengar tapi mulai Januari ini mulai keluar. Ada dana macam-macam yang tujuannya aktivasi rakyat tingkat bawah," kata Fahri panjang lebar.
Ia sebagai pimpinan parlemen dan juga anggota DPR berkepentingan melihat pertarungan politik dalam Pilpres berlangsung dengan sehat. Â Tapi ia melihat, ada proses politik tingkat bawah di mana ada aliran uang air yang turun mengalir bak air bah.
"Saya khawatir publik enggak paham. Siapapun presidennya, (program) itu hak dia (rakyat). Ini harus diumumkan untuk menetralisasi hak rakyat supaya pemilu jurdil," katanya.
Fahri juga bicara soal potensi kecurangan dalam pemilu. Lantas ia menyorot soal isu tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. Harusnya baik kubu Prabowo dan Jokowi, mendesak KPU jelaskan itu secara lengkap dalam satu presntasi khusus.
"Siapa yang menjamin bahwa pemilih yang terdaftar sama dengan yang akan datang ke TPS? Juga tentang DPT yang KPU lakukan improvisasi, kita harus dijelaskan. Giring KPU rapat untuk cek itu. Gimana menjamin sebuah kardus di musim hujan ini yang kena hujan dia hancur itu betul-betul akan aman. Jangan bicara Jakarta atau Pulau Jawa. Bicara Kalimantan, Papua yang transportasi sulit. Gimana agar tidak ada keraguan publik suara mereka tidak dicederai, dinista dan dicurangi," urai Fahri.
