" Â Masalahnya warga cuma lapor Ombudsman. Lapor saja ke kita, kelurahan mana, kecamatan mana, siapa oknumnya. Itu kan enak. Mudah-mudahan ombudsman punya pola dan memberikan data. Kemarin waktu ketemu kita saling share data sehingga bisa mencermati, Â masalahnya apa. Kok sampai ada pungli," katanya.
Meski begitu kata Tjahjo, banyak juga daerah yang sudah punya sistem bagus dalam mencegah praktek pungli, terutama dalam urusan layanan publik dan pengurusan perizinan. Misalnya pembentukan layanan satu pintu. Menurut Tjahjo itu efektif mencegah pungli.
" Ini negara besar yah, kalau dibilang Singapura bisa, Singapura kan negara kecamatan. Indonesia ini sulit. Itu saja. Kita berusaha ke sana, dengan revolusi mental, menerapkan Satgas Pungli, Satgas Pangan, KPK juga turun ke bawah, TNI, Polri juga sama. Kejaksaan juga," ujarnya.
Namun memang, ada kendala, kata Tjahjo. Indonesia negara besar. Negara kepulauan yang memiliki berbagai kendala. Misalnya geografis. Tentu itu berimbas juga ke biaya. Ke anggaran.
" Ada kendala transportasi, alam wilayah, uang operasi, tadi juga disampaikan bagaimana anggarannya. Tapi semangat muncul. Walau anggaran belum jelas tapi masih banyak yang sudah dilakukan. Termasuk di Kemendagri," ujarnya.
Untuk praktek pungutan liar sendiri, kata Tjahjo, beragam. Ada yang kecil, tapi ada juga yang besar. Namun memang untuk kontek pungli dalam urusan layanan publik atau perizinan belum mengarah kepada mafia.
" Saya kira tidak sampai mafia," katanya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
