Setelah itu, Alex buru-buru masuk dalam mobilnya yang sudah menunggu di pintu lobi kantor Mendagri. Dan, mobil hitam besar yang membawa Alex pun pergi meninggalkan kantor Mendagri. Para wartawan pun kembali masuk ke dalam gedung. Mereka kembali menunggu Mendagri yang belum turun dari ruang kerjanya.
Malam kian merambat, ketika datang informasi Mendagri akan turun. Ternyata Mendagri belum turun juga. Karena tak mau nanti Mendagri keburu pulang, maka saya dan beberapa wartawan memilih menunggu di luar ruangan tempat wartawan biasa ngumpul.
Tampak satu sosok keluar. Dia Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Soni Sumarsono. " Pak Soni," seru Carlos, begitu dilihatnya sosok Pak Dirjen.
Pak Soni pun menengok. " Wah belum pada pulang nih,"katanya.
Tentu bagi para wartawan, keberadaan Dirjen Otda, tak bisa dilewatkan, karena ini juga adalah sumber berita penting yang bisa dikutip. Maka, Dirjen Otda pun langsung dikerubuti wartawan. " Selamat pak sudah jadi penjabat Gubernur Sulut (Sulawesi Utara-red)," kata Carlos, begitu sudah di dekat Dirjen Otda.
" Jangan ucapkan selamat dulu. Saya belum dilantik. Sekarang masih Dirjen Otda," kata Pak Soni.
Ya, memang sudah santer bahwa Pak Soni telah ditunjuk jadi penjabat Gubernur Sulut. Mendagri, Tjahjo Kumolo juga telah memberi isyarat, bahwa memang Pak Soni yang akan menjabat sebagai penjabat Gubernur Sulut.
Pertanyaan soal Wali Kota Palembang pun kembali diajukan para wartawam ke Pak Soni. Pak Soni menjawab, persoalan Wali Kota Palembang yang jadi polemik, sebentar lagi selesai. Kata dia, DPRD Kota Palembang, telah setuju siapa yang akan duduk sebagai Wali Kota Palembang.
Tak berapa lama, sosok tinggi besar berbaju batik keluar dari lift. Dialah Mendagri, Tjahjo Kumolo. Karena Mendagri sudah datang, maka kini para wartawan pun berpindah mengerubuti. Mendagri kini yang dikerubuti. Pertanyaan soal wali kota Palembang kembali dilontarkan. Setelah itu, Dita, wartawan Seputar Indonesia, mengajukan pertanyaan soal dana desa. Dita meminta tanggapan Mendagri terhadap pernyataan Menteri Desa yang mensinyalir ada politisasi dana desa menjelang Pilkada.
Mendagri sendiri menjawab, ia tak terlalu melihat itu. Menurutnya, kepala daerah lebih berhati-hati, hingga pencairan dana desa agak tersendat. Tapi katanya, dia sudah minta para kepala daerah segera mencairkan dana desa. Bila tak segera dicairkan, kepala daerah akan kena sanksi. Tapi Dita, tetap meminta penegasan Mendagri tentang pernyataan Menteri Marwan. " Jadi tak benar pak ada politisasi dana desa untuk Pilkada," tanya Dita lagi, minta penegasan Mendagri.
Tiba-tiba seorang wartawan nyeletuk. " Dita lagi cari lead pak,"
