Siang hari menjelang solat Jum'at, saya membaca berita di portal berita jppn.com, situs berita milik Grup Jawa Pos. Dalam berita berjudul " Buwas: Jusuf Kalla Telepon Saya Minta Pelindo II Tak Diusut," dikutip pernyataan blak-blakan dari Komisaris Jenderal Budi Waseso, atau biasa dipanggil Buwas, Kabareskrim yang sekarang digeser menjadi Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN). Dalam pernyataannya, Jenderal Buwas mengakui, bahwa ia memang ditelepon langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, ketika melakukan penggeledahan di kantor PT Pelindo II, Jakarta.
Via telepon menurut penuturan Jenderal Buwas, Wapres meminta sang jenderal tak mengusut kasus di PT Pelindo. Alasannya, kebijakan korporasi tak bisa dipidana. Sementara Jenderal Buwas, merasa hakul yaqin, ada tindak pidana dalam kasus pengadaan mobile crane yang dilakukan PT Pelindo. Bahkan, dalam berita itu, Jenderal Buwas, yakin 1000 persen, kasus pengadaan mobile crane, ada unsur tindak pidana.
Masih di berita itu juga, sang jenderal merasa tak mengerti dengan jalan pikiran orang nomor dua di republik ini. "Kok cara berpikirnya demikian?," kata Jenderal Buwas mempertanyakan sikap Jusuf Kalla seperti yang dikutip wartawan jpnn.com.
Ia pun memilih untuk jalan terus. Kasus pengadaan mobile crane tetap diusut. Bahkan, Bareskrim telah menetapkan seorang tersangka, yakni Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Nurlan.
Pengakuan Buwas ini memang klop dengan pengakuan Jusuf Kalla sebelumnya yang juga banyak dikutip media-media, bahwa dirinya memang menelpon langsung sang jenderal dari Seoul Korea Selatan. Saat itu, sang Wapres tengah melakukan kunjungan kerja di negeri ginseng tersebut.
Darimana Kalla tahu, Buwas sedang menggeledah PT Pelindo? Saya tak tahu, karena di berita itu tak diungkapkan. Pun, Jusuf Kalla juga tak menjelaskan soal itu, hanya pengakuannya ia menelpon langsung sang jenderal dari Korea Selatan. Namun yang pasti, saat penyidik Bareskrim menggeledah kantor Pelindo, dimana ruangan kerja Direktur Utama PT Pelindo, RJ Lino juga ikut digeledah, muncul cerita yang kemudian menjadi geger. Cerita itu adalah tentang kemarahan RJ Lino yang tak terima PT Pelindo digeledah. RJ Lino, bahkan langsung menelpon Sofyan Djalil, mantan Menko Perekonomian yang digeser jadi Kepala Bappenas.
Soal telepon RJ Lino, Sofyan Djalil mengakuinya. Kemudian terungkap, bahwa via telepon RJ Lino, mengancam akan mengundurkan diri dari Dirut Pelindo, bila Bareskrim terus melakukan pengusutan. Dan, Lino meminta Sofyan Djalil, menyampaikannya ke Presiden Jokowi.
Siapa pun tahu, Sofyan Djalil, adalah 'orang dekat' Jusuf Kalla. Bahkan, ketika ia diangkat jadi Menko Perekonomian, namanya disodorkan oleh Jusuf Kalla. Begitulah gosip yang mencuat menjelang kabinet Kerja di umumkan. Mungkinkah Sofyan Djalil yang memberi tahu Kalla? Mungkin saja, bila merujuk pada kabar 'kedekatannya' dengan Kalla. Tapi, Sofyan Djalil sendiri belum pernah bicara tentang itu.
Ataukah mungkin RJ Lino sendiri yang menelpon Kalla? Ini pun mungkin saja. Karena kabarnya, RJ Lino kerap mengklaim, ia mudah mengontak RI 1 atau RI 2, tak hanya menteri. Terlebih setelah itu muncul informasi yang beredar di media sosial, bahwa keluarga RJ Lino punya saham di PT Bukaka. PT Bukaka sendiri lekat dengan sosok Kalla. Namun ini pun baru spekulasi. Ya, ketika terjadi kehebohan, selalu saja informasi-informasi yang ada dikait-kaitkan.
Namun alangkah baiknya, Jusuf Kalla, Sofyan Djalil, atau RJ Lino menjelaskan itu. Atau bahkan mengklarifikasi segala desas-desus, bahwa mereka satu 'connection'. Karena bila tak ada penjelasan yang terang benderang, ini akan terus jadi bahan spekulasi. Desas-desus tak akan pernah bisa dihentikan. Ujungnya, ini akan jadi gunjingan yang boleh jadi bakal menjadi kegaduhan baru di kemudian hari.
Tapi memang, setelah membaca berita itu, saya pun bertanya-tanya, ada apa dengan Jusuf Kalla, sampai harus menelpon langsung Jenderal Buwas dan meminta tak mengusut kasus Pelindo. Kenapa seorang wapres sampai minta aparat untuk tak mengusut sebuah kasus? Apa motifnya? Apa kepentingannya?
