Mohon tunggu...
Kang Jenggot
Kang Jenggot Mohon Tunggu... Administrasi - Karyawan swasta

Hanya orang sangat biasa saja. Karyawan biasa, tinggal di Depok, Jawa Barat

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menggeledah Tak Perlu Kulonuwun

3 September 2015   19:47 Diperbarui: 3 September 2015   21:25 167
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

" Kami diskusi, bapak optimalkan dulu pencegahan. KPK oke, sepakat dengan kita akan mempertegas masalah pencegahan ini,"kata dia.

Pertanyaan lain muncul dilontarkan wartawan lainnya. Wartawan itu menanyakan, apakah isu pencopotan Buwas, bagian dari bentuk pendiktean? Mendagri pun menjawab, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Menkopolhukam, urusan promosi, mutasi, pergantian atau pergeseran mulai dari pangkat Kombes ke atas itu kewenangan Wanjakti dan Kapolri. Pemerintah tidak ikut campur.

" Urusan apa definisi kegaduhan bapak Menko juga sudah menjelaskan. Sekarang kalau ada penggeledahan apakah perlu undangan dari Polri, Jaksa atau KPK," ujarnya.

Sebuah pertanyaan kembali dilontarkan. Kali ini, pertanyaannya cukup menohok, meminta penilaian Mendagri atas sepakterjang Jenderal Buwas selama jadi Kabareskrim." Saya tidak bisa komentar secara pribadi," jawab Mendagri.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun