Bagian (3) : " RUU Pemilu Di Lidah Setgab"

" Aku sih, lebih menyarankan, segera selesaikan polemik soal PT itu secepatnya. Karena ini sudah terkatung-katung. Bila tak ada titik
temu, divoting sajalah,” katanya.

Polemik angka PT, kata Jeirry, sudah menyita waktu pembahasan revisi UU Pemilu. Waktu yang mestinya juga bisa dipergunakan untuk membahas hal lain, terpangkas oleh tarik menarik antar fraksi partai,
memperdebatkan angka PT.

“ Belum lagi nanti membahas soal pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, berdebat panjang lagi nanti partainya. Belum nanti bertemu dengan pihak pemerintah," katanya.

Idealnya, kata Jeirry, revisi UU Pemilu ini, harusnya tuntas pada
2011. Tapi melihat pembahasan yang alot dan berlarut-larut, alamat UU Pemilu, nasibnya
sama dengan yang lama, penyelesaiannya molor.

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif, juga merasa jengkel dengan
berlarutnya pembahasan RUU Pemilu. Lewat layanan blackberry
messanger, Ray menumpahkan kejengkelannya. Menurutnya, jika angka PT diserahkan pada
ketua umum partai, sama saja rapat-rapat yang selama ini digelar
membahas angka PT, tidak penting dan sah-sah saja untuk diabaikan.

“ Sikap politisi Senayan yang mengembalikan hal ini, kepada Ketua parpol masing-masing, entah disadari atau tidak, sama dengan menyebut bahwa rapat-rapat mereka selama ini pada dasarnya tak penting, tak
berguna dan perlu diabaikan. Sebab pada akhirnya keputusan ketua parpol yang utama dan keputusan itu dibuat di luar parlemen,” urainya.

Ia sangat menyayangkan, DPR gagal mengambil keputusan terkait satu pasal tentang parliamentary treshold. Maka, jika kemudian, pembahasan
sebuah rancangan regulasi diputuskan oleh ketua partai, kata Ray, untuk apa ada DPR. Kalau begitu adanya, serahkan saja persoalan bangsa ini di ujung lidah para ketua partai. Menurutnya, jelas ini memalukan, sekaligus memiriskan.

“ Anggota DPR tak malu-malunya memperlihatkan bahwa mereka tak memiliki kedaulatan apapun sebagai anggota DPR dihadapan parpol. Kalau ketua parpol tak memberi mereka mandat pengambilan keputusan sejatinya
mereka dapat mempergunakan mandat sebagai wakil rakyat,” katanya.

Saking jengkelnya, Ray mengusulkan, serahkan saja pembahasan revisi UU Pemilu itu ketua parpol.

“ Segera setelah itu sebaiknya mereka ramai-ramai mengundurkan diri sebagai wakil rakyat,” katanya dengan ketus.