Penambangan ilegal ini bukan hanya merusak lingkungan tetapi juga merugikan negara karena tidak membayar pajak. "Gak bayar pajak, gak bayar apa-apa. Jadi, yang dibutuhkan siapa? Tentunya orang-orang asing yang menaruh uangnya di situ dan mempunyai aparatur yang terlibat di dalamnya," kata Deolipa.
Deolipa juga menyebutkan pentingnya pengawasan ketat untuk menghentikan kegiatan tambang ilegal. "Iya, karena cuma ada dua kemungkinan di mana tambang ilegal berjalan. Pertama, sama sekali tidak ada kontrol dan pengawasan. Kedua, ada backing," jelasnya.
Manfaat bagi Masyarakat Lokal
Pemberantasan tambang ilegal ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal. "Masyarakat akan jauh dari banjir, akan jauh dari malapetaka, akan jauh dari kerugian-kerugian uang pajak. Masyarakat kemudian mendapatkan kembali tanah-tanah yang subur dan hijau ini untuk menjadi hutan," kata Deolipa.
Dia menambahkan, "Hutan ini kemudian kan tidak dipapar, sehingga udara bersih, penghijauan terjadi, menghasilkan udara bersih. Masyarakat hidupnya sejahtera."
Upaya Hukum
Deolipa juga menekankan pentingnya upaya hukum untuk menghentikan penambangan ilegal. "Yang bisa menghentikan ini adalah upaya pengelolaan temuan-temuan dari pihak kepolisian, temuan-temuan dari pihak Kementerian Energi Sumberdaya Mineral di bagian pengawasan dan kontrolnya," jelasnya.
Dengan adanya upaya ini, diharapkan penambangan ilegal di wilayah Kutai Kartanegara bisa dihentikan, memberikan contoh bagi wilayah lain, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
