Bambang Dharmono dan UP4B,Pelecehan Orang Asli Papua

Jakarta, 2 Maret 2012

Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)Bambang Dharmono menilai wajar bila masih ada sebagian masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat menolak keberadaaan lembaga UP4B. Hal itu tidak akan menghalangi kerja-kerja UP4B.

”Sebagian masyarakat menentang atau menolak (UP4B), wajar. Saya tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu tragedi. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menghalangi pekerjaan saya,” ungkap Bambang Dharmono dalam kunjungan kerja di Merauke, Papua, Rabu (15/2/2012).

Bambang menganggap penolakan sebagian masyarakat itu bukanlah persoalan besar. Ia mengibaratkan seseorang yang sedang sakit dan hendak disuntik untuk diobati agar sembuh, tetapi menolaknya karena ketakutan.

”Ibaratnya jarum suntik, orang tahu kalau mau disuntik bakal sembuh, tetapi menolak karena ketakutan. Anggap saja seperti itu, kenapa menganggapnya sangat serius? Saya tidak menganggap ini terlalu menjadi persoalan yang besar buat saya,” katanya.

(kompas.com Rabu,15 Februari 2012)

Letjend (Purn. TNI). Bambang Dharmono, terlalu menganggap remeh orang asli papua dan merendahkan martabat ras melanesia barat; apakah orang asli papua menolak UP4B itu karena sakit, atau karena takut disuntik dengan jarum UP4B; saya pikir Letjend Pur.TNI ini kurang paham baik soal papua; mungkin ketika Bambang Dharmono menjabat Panglima Darurat Militer di Aceh memiliki pengalaman buruk baik dalam hal kemanusiaan maupun penolakan masyarakat Aceh terhadap dirinya yang telah memakan korban nyawa orang asli Aceh di Tanah Rencong itu.

LSM. KAMPAK Papua yang selama ini turut berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli papua melalui Koordinator Umum Dorus Wakum, menilai bahwa pernyataan Letjend (Purn.TNI) ini benar-benar tidak mendasar dan tidak menyentuh akar persoalan di tanah papua barat. Faktanya banyak penolakan kehadiran UP4B di tanah papua barat, seharusnya dilihat dan ditanggapi secara arif dan bijaksana, bukan malah meremehkan orang asli papua dengan mengatakan seperti orang sakit yang takut disuntik, sehingga menolak UP4B. lanjut wakum bahwa sesungguhnya Bambang Dharmono menunjukkan sikap dan pola pikir militernya dengan menganggap remeh orang asli papua, inilah cara pandang jakarta terhadap tuntutan orang asli papua, dengan menganggap remeh tuntutan masyarakat adat papua; saya pikir yang salah kasih suntik itu Bambang Dharmono, bukan orang asli papua yang takut suntik, jikalau takut suntik kenapa semua elemen menolak UP4B, baik masyarakat adat, MRP dan DPRP Papua.

Jika kepala UP4B saja sudah memandang rendah penolakan orang asli papua seperti itu, apalagi anak buahnya didalam struktur UP4B, seperti Amirudin dan Rahmat Siregar; Sadar atau tidak sadar, sebenarnya yang cari makan pake piring orang asli papua itu siapa, apalagi merendahkan martabat masyarakat adat papua dengan mengatakan bahwa orang asli papua yang menolak UP4B itu sakit dan takut disuntik dengan jarum UP4B.

KAMPAK Papua beberapa waktu lalu mencoba untuk melihat keseriusan Nakhoda KM.UP4B dengan ABKnya ternyata Kapten Kapal Bambang Dharmono dan ABKnya Amirudin membohongi keseriusan membangun papua secara SDM, sementara mereka bisa pergi terbang pulang bale  Jakarta-Papua itu pake Dana dari mana, jadi saya sampaikan bahwa UP4B itu bukan lembaga medis atau rumah sakit, dan tidak perlu menggunakan UP4B untuk cari makan lalu menuduh masyarakat adat papua sakit dan takut disuntik. Bagaimana mau bangun papua sementara masyarakat adat papua di jakarta dan mahasiswa saja tidak ada keharmonisasian dengan UP4B, ini menunjukkan bahwa benar-benar Masyarakat Adat Papua Barat menolak dengan tegas UP4B.

Adanya aksi-aksi penolakan UP4B sebagaimana gagalnya OTSUS, sudah seharusnya menjadi catatan penting bagi Letjend (Purn.TNI) Bambang Dharmono, supaya tidak membohongi rakyat di tanah papua barat. Lanjut Wakum bahwa beberapa Bupati di Tanah Papua dan MRP, serta DPRP sebenarnya juga menolak adanya UP4B; bagi Bupati bahwa UP4B mencaplok program kerja mereka yang sesungguhnya dikerjakan oleh daerah, sementara MRP dan DPRP menolak karena UP4B bukan jawaban tuntutan fundamental masyarakat adat papua barat.

Adapun Utusan Khusus Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono sebagai special invoice dr. Farid Husain, selama melakukan tugasnya di papua, menurut KAMPAK Papua  sebenarnya kurang baik dengan mengumbar kerja-kerjanya kepada media, dengan begini kami paham bahwa tugas negara yang diemban bisa bocor sana-sini, kemudian berjumpa dengan kelompok TPN/OPM, juga kelompok yang mana dan bukan harus dibuka-bukakan kepada publik sebab kesepakatan dialog Jakarta-Papua saja belum ada titik temunya, inikan sama saja dengan membuka rahasia kerja atau tugas negara.

Hal-hal diatas membuktikan kepada semua orang asli papua barat, bahwa sesungguhnya tidak ada niat baik pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi tuntutan orang asli papua barat untuk dapat duduk bersama dan membicarakan akar masalah atau akar persoalan yang merupakan fundamental demand dari warga asli papua barat.

Dilihat dari sikap dan tindakan kedua pemimpin ini baik Letjend (Purn) TNI. Bambang Dharmono Kepala UP4B dan dr. Farid Husain; tersimak menganggap remeh orang asli papua dalam tuntutannya kepada negara yakni " PENETUAN NASIB SENDIRI alias REFERENDUM". sekali lagi saya mau sampaikan kepada Kepala UP4B dan Farid Husain bahwa cara pandang " Menganggap Remeh" yang merendahkan martabat dan harga diri orang asli papua inilah akan menjadi batu sandungan bagi proses masing-masing UP4B dan Farid Husain dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara.

Jika hal-hal kecil saja tidak dilaksanakan dengan hati, maka hal-hal besar juga pasti tidak akan berhasil, orang asli papua sudah paham benar tipu muslihat pemerintah dalam membangun tanah papua barat, jangankan mau bangun gedung pencakar langit atau jembatan gantung atau jalan tol, membangun rumah saja tidak apalagi didalam Perpres 65/66 tentang UP4B tidak terlalu menyinggung soal penegakan Hukum dan HAM, sementara akar masalahnya ada disana, oleh sebab itu Wakum menuturkan bahwa UP4B dan farid Husain jangan bermimpi akan berhasil merayu dan membujuk orang asli papua untuk mau duduk sama-sama bicara soal pembangunan di tanah papua barat.

Akar masalahnya adalah " Penentuan Nasib Sendiri alias Referendum ", dengan demikian yang harus dibicarakan adalah masalah referendum bukan pembangunan infrastruktur seperti yang disayaratkan oleh UP4B dan TPN/OPM gadungan yang hanya menjual nama tersebut.

Akhirnya KAMPAK Papua juga menghimbau kepada seluruh masyarakat adat papua barat, supaya tidak terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan oleh UP4B maupun special invoice Farid Husain dan semua ABK KM. UP4B seperti Amirudin dan Rahmat Siregar. sebab kami mahasiswa maupun masyarakat adat papua tidak pernah menggunakan piring makan label papua untuk makan, oleh sebab itu jika mau bekerja dengan jujur diatas tanah papua barat, maka kita tidak boleh memanfaatkan isu pembangunan papua untuk mementingkan diri kita sebagai orang yang pintar merancang kejahatan untuk tanah papua barat.

Semoga UP4B dan Special Invoice; tidak mengambur-amburkan uang dengan melakukan sosialisasi ataupun negosiasi hampah tanpa ada hasil, dan tidak perlu merancang kejahatan kemanusiaan bagi masyarakat adat papua jika program-program itu gagal seperti Otsus, sebab rancanganMu bukan rancanganKu
, demikian bahasa Firman Allah, semoga dipahami dan dijadikan pegangan bagi kita semua, dan jika hal-hal kecil saja engkau tidak mampu melakukannya, maka jangan heran bahwa hal-hal besar anda akan berhasil, demikian tutut dorus wakum koordinator umum KAMPAK Papua mengakhiri kalimatnya.(dowa)