Adapun Utusan Khusus Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono sebagai special invoice dr. Farid Husain, selama melakukan tugasnya di papua, menurut KAMPAK Papua sebenarnya kurang baik dengan mengumbar kerja-kerjanya kepada media, dengan begini kami paham bahwa tugas negara yang diemban bisa bocor sana-sini, kemudian berjumpa dengan kelompok TPN/OPM, juga kelompok yang mana dan bukan harus dibuka-bukakan kepada publik sebab kesepakatan dialog Jakarta-Papua saja belum ada titik temunya, inikan sama saja dengan membuka rahasia kerja atau tugas negara.
Hal-hal diatas membuktikan kepada semua orang asli papua barat, bahwa sesungguhnya tidak ada niat baik pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi tuntutan orang asli papua barat untuk dapat duduk bersama dan membicarakan akar masalah atau akar persoalan yang merupakan fundamental demand dari warga asli papua barat.
Dilihat dari sikap dan tindakan kedua pemimpin ini baik Letjend (Purn) TNI. Bambang Dharmono Kepala UP4B dan dr. Farid Husain; tersimak menganggap remeh orang asli papua dalam tuntutannya kepada negara yakni " PENETUAN NASIB SENDIRI alias REFERENDUM". sekali lagi saya mau sampaikan kepada Kepala UP4B dan Farid Husain bahwa cara pandang " Menganggap Remeh" yang merendahkan martabat dan harga diri orang asli papua inilah akan menjadi batu sandungan bagi proses masing-masing UP4B dan Farid Husain dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara.
Jika hal-hal kecil saja tidak dilaksanakan dengan hati, maka hal-hal besar juga pasti tidak akan berhasil, orang asli papua sudah paham benar tipu muslihat pemerintah dalam membangun tanah papua barat, jangankan mau bangun gedung pencakar langit atau jembatan gantung atau jalan tol, membangun rumah saja tidak apalagi didalam Perpres 65/66 tentang UP4B tidak terlalu menyinggung soal penegakan Hukum dan HAM, sementara akar masalahnya ada disana, oleh sebab itu Wakum menuturkan bahwa UP4B dan farid Husain jangan bermimpi akan berhasil merayu dan membujuk orang asli papua untuk mau duduk sama-sama bicara soal pembangunan di tanah papua barat.
Akar masalahnya adalah " Penentuan Nasib Sendiri alias Referendum ", dengan demikian yang harus dibicarakan adalah masalah referendum bukan pembangunan infrastruktur seperti yang disayaratkan oleh UP4B dan TPN/OPM gadungan yang hanya menjual nama tersebut.
Akhirnya KAMPAK Papua juga menghimbau kepada seluruh masyarakat adat papua barat, supaya tidak terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan oleh UP4B maupun special invoice Farid Husain dan semua ABK KM. UP4B seperti Amirudin dan Rahmat Siregar. sebab kami mahasiswa maupun masyarakat adat papua tidak pernah menggunakan piring makan label papua untuk makan, oleh sebab itu jika mau bekerja dengan jujur diatas tanah papua barat, maka kita tidak boleh memanfaatkan isu pembangunan papua untuk mementingkan diri kita sebagai orang yang pintar merancang kejahatan untuk tanah papua barat.
Semoga UP4B dan Special Invoice; tidak mengambur-amburkan uang dengan melakukan sosialisasi ataupun negosiasi hampah tanpa ada hasil, dan tidak perlu merancang kejahatan kemanusiaan bagi masyarakat adat papua jika program-program itu gagal seperti Otsus, sebab rancanganMu bukan rancanganKu
, demikian bahasa Firman Allah, semoga dipahami dan dijadikan pegangan bagi kita semua, dan jika hal-hal kecil saja engkau tidak mampu melakukannya, maka jangan heran bahwa hal-hal besar anda akan berhasil, demikian tutut dorus wakum koordinator umum KAMPAK Papua mengakhiri kalimatnya.(dowa)
