2. Sistem pemerintahan kolonial
Dasar pemerintahan di Hindia Belanda yang dapat memunculkan undang-undang pemerintahan pada negara Belanda, yang dibangunkan oleh kerajaan Belanda yang hanya bisa mengacu pada tahun 1925. Pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Belanda mempunyai syarat yang dapat menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasar undang-undang yang telah ditetapkan dan mendeklarasikan bahwa dengan adanya Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, Surinama, Kurasau, sehingga Hindia Belanda merupakan suatu bagian integral kerajaan. Raja yang menyatakan nilai-nilai tersebut menyatakan diberi wewenang untuk mengtidakadakan peraturan yang telah dibuat dengan melalui proses legislasi Hindia Belanda dengan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan yang telah ditetapkan atau dari kebijakan masing-masing, dengan adanya peraturan dapat membatalkan peraturan -peraturan Gubernur Jendral: Perundangan Hindia Belanda, peraturan Majelis Legilatif.
Pemerintahan kolonial yang memiliki kebijakan sendiri untuk menghapus sistem-sistem kewarganegaraan yang telah ada dengan sebelumnya. Bangsa yang datang ingin menguasi bumi Nusantara, baik secra politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial dengan sepenuhnya telah menyadari dengan keberadaan yang tidak selalu dengan keadaan yang aman. Kemudian pemerintahan kolonialyang bisa menjalin hubungan politik dengan pemerintahan kerajaan yang masih disegani dengan beberapa masyarakat. Yang pertama pemerintahan kolonial mendapat motif untuk menjalin hubungan-hubungan yang terjadi pada partai politik dengan rangka upaya dengan menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan. Dengan pemerintahan kolonial Belanda dapat mengkajikan bahwa politik dan ekonomi tradisional dapat menghadap kearah struktur yang akan ditetapkan kepada area Belanda dan Hindia Belanda.
Perubahan Sistem Politik di Era Belanda
Dalam pembahasan ini berpengaruh dalam adanya derajat kolonialisme Belanda terhadap politik Indonesia yang dapat mengundang danmempelajari sifat kehadiran Belanda di Indonesia. Dengan perjalanan itu Belanda melewati tiga gelombang besar dengan beberapa periode. Pada waktu itu Belanda merupakan lapisan sejarah yang menciptakan sejarahnya dengan tersendiri. Demikian yang telah ditentukan mereka masih dapat melihat benang merahnya yang dimana ada ketentuan yang tetap dengan beberapa aspek untuk mempertahankan atau ingin berkelanjutan untuk mengalami perubahan denga napa yang dihadapi. Belanda mempengaruhi sejarah Indonesia dalam sistem hukum, administrasi pemerintahan dan politik Indonesia dan apa dampak terhadap Indonesia pada pasca kolonial.
Diskusi yang telah kita ambil dalam perubahan di era Belanda kita dapat menjabarkan masa kolonial pada abad ke-19, negara yang telah mempunyai jabatan dapat dipertahankan dengan adanya perubahan di era Belanda. Tetapi kedudukan mereka setelah itu, langsung telah menjadi bawahan dari kementerian Koloni. Terdapat juga kolonial Belanda yang dapat meneruskan sistem kontak atau dengan perjanjian yang pernah dilakukan oleh jawatan VOC kepada semua daerah yang telah bersangkutan. Pendekatan dengan kekuasaan yang dapat digunakan dengan daerah Belanda, pengaruh VOC relative sangat kuat untuk mempengaruhinya yang dapat mempertahankan dengan peliharaannya. Sebagian dari sistem yang telah dilakukan oleh masyarakatv Kolonial Belanda dapat dengan keputusan yang baik dengan perjuangan yang sangat keras.
Ada juga perbincangan yang dilakukan oleh masyarakat kolonial Belanda yang ingin menyatakan bahwa warisan kolonial dapat diperlihatkan dengan dua tingkat yang telah ditetapkan. Berkenan dengan perubahan paradigma dapat dipastikan bahwa Kerjasama dari masyarakat kolonial belanda dapat dipastikan dengan beberapa hal yang telah ditentukan. Ada juga perkembangan yang terjadi dalam Pendidikan di Indonesia, dalam segi kolonial Belanda Indonesia yang Berjaya memberikan perhatian kepada Pendidikan dan sangat terlihat dari penglihatan dalam politik ethis. Adapun perbedaan yang memastikan adanya diantara mereka, mereka juga bersepakat di tanah jajahan mereka ada yang memberikan untung kepada negara induk. Dasar politik kolonial pada kalangan politik diantaranya “bagaimana caranya mengeksploitasi kolonial pada tanah jajahan”, ada juga pertanggungjawaban kolonial melainkan pada moral.
Pengaruh Politik Ethis Pemerintahan Belanda Terhadap Sistem Politik di Indonesia
Pada masa ini sistem Pendidikan dapat ditanggap sebagai alat untuk memperlihatkan dan untuk memberi Latihan kepada orang Indonesia yang masih memegang status kepada masyarakat. Pemerintahan Hindia Belanda dapat menjalankan pada kaum dan suasana dalam pergerakan nasional. Sekolah yang didirikan di Belanda adalah Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 juli 1922. Perkembangan yang terjadi di Belanda di sesuaikan dengan sifat yang terjadi pada masyarakat Indonesia, tergantung pada Bahasa pengantarnya pada sistem pembelajaran. Ada banyak kategori sekolah yang terdapat pada era kolonial Belanda, seperti itu dapat dikatakan bahwa banyak masyarakat Belanda yang sudah menyatakan dengan keberadaan yang tepat. Dalam perkembangan yang ada pada Belanda, Kolonial Belanda telah memberikan perhatian kepada pendididkan politik ethis.
Sejarah telah membuktikan bahwa dapat difahami dengan Pendidikan adalah suatu proses yang bisa mendewasakan apa yang telah dilakukan. Dalam suatu bangsa ada Pendidikan yang merupakan suatu bentuk yang bisa memajukan peran yang sangat penting dengan negara-negara yang lain. Kedatangan budaya-budaya dan Pendidikan-pendidikan yang berada di sekitar Belanda, Dengan itu Belanda secara langsung dapat mencakup dengan berbagai aspek Pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Pada awalnya terdapat kebijakan Belanda yang menerima siswa dengan prioritas yang sama, saat ini disiplinnya sangat keras sehingga sekarang. Dalam kelompok-kelompok tertentu masyarakat juga terlihat dengan kaum militer yang perlu diberikan sebagai hak istimewa mereka
