IKN Nusantara: Harapan dan Masa Depan Bangsa Indonesia

Namun, dalam rencana pemindahan ibukota terdapat pendapat yang berbeda antara wakil ketua komisi II DPR RI dan juga pihak istana. DPR RI menyatakan bahwa diperlukan adanya jajak pendapat kepada masyarakat terlebih dahulu. 

Sedangkan, pihak istana mengatakan bahwa tidak diperlukan adanya referendum melainkan diperlukan persetujuan dari DPR RI sebagai representasi rakyat. Mengenai hal ini masyarakat turut serta memberikan pendapat mereka. 

Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa diperlukan adanya jajak pendapat kepada masyarakat terlebih dahulu karena mempertimbangkan juga banyak masyarakat yang bekerja dibawah pemerintahan. Masyarakat juga berharap ide dan harapan mereka dapat didengar oleh pemerintah.

Pada pidato kenegaraan di gedung DPR/MPR RI tahun 2019 yang dilansir oleh kanal youtube CNN Indonesia, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan permintaan izin kepada seluruh pihak untuk memindahkan ibukota negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan. 

Beliau mengatakan bahwa ibukota bukan hanya simbol identitas bangsa namun juga representasi bangsa dan tujuan dari pemindahan ibukota adalah untuk pemerataan dan keadilan ekonomi, demi mewujudkan visi indonesia maju, dan mewujudkan Bangsa Indonesia yang hidup selama-lamanya.

Dalam pidato lain yang juga diliput oleh CNN Indonesia, Presiden RI Joko Widodo menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada beliau. Pertama, pertanyaan tentang alasan perlunya pemindahan ibukota, Beliau menjawab alasannya yaitu antara lain dikarenakan beban Jakarta yang sudah sangat berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, airport, 

dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Kemudian dikarenakan beban pulau Jawa yang semakin berat yang penduduknya sudah mencapai 54% dari total penduduk Indonesia dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa yang juga sebagai sumber pangan. Beban tersebut akan semakin berat jika ibukota pemerintahan berpindah di Pulau Jawa.

Kedua, pertanyaan tentang pendanaan. Presiden RI menjawab bahwa total kebutuhan untuk ibukota baru kurang lebih Rp466 T yang nantinya 19% dananya berasal dari APBN yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibukota baru dan Jakarta, sisanya berasal dari "KPBU" kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Ketiga, pertanyaan mengapa sangat perlu atau mendesak untuk dipindahkan. Beliau menjawab bahwa beban Jakarta dan Pulau jawa dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan, polusi tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Apalagi kesenjangan ekonomi jawa dan diluar jawa terus meningkat.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai serta negara Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan daerah Kalimantan Timur disebabkan karena pertama, resiko terjadi bencana sangat minimal.