IKN Nusantara: Harapan dan Masa Depan Bangsa Indonesia

Dalam sidang paripurna, pemerintah dan DPR RI secara resmi telah mengesahkan UU IKN. Dengan disahkannya UU tersebut, rencana pemindahan ibukota negara ke Penajam, Kalimantan Timur bukanlah hanya naskah semata namun  benar direalisasikan. Dalam sidang tersebut, pemerintah juga mengumumkan nama calon ibukota negara baru yang akan disebut dengan "Nusantara". 

Dinamakan "Nusantara" karena nama tersebut telah melekat pada citra Indonesia. Kabupaten Penajam sendiri merupakan kabupaten termuda kedua di Kalimantan Timur dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah dengan sekitar 178.681 jiwa saja pada tahun 2020. 

Kabupaten ini juga memiliki sejumlah destinasi tempat wisata yang menarik terutama wisata pantainya seperti Pantai Nipah-Nipah, pantai corong, pantai tanjung jumlah, dan pantai amal penajam.

Dilansir dari kanal youtube Kompas.com, IKN Nusantara memiliki wilayah seluas 256.142 hektar yang terdiri dari tiga kawasan yaitu kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), kawasan barat, dan kawasan timur. Kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas 6.596 hektar nantinya akan menjadi lokasi pemerintahan nasional serta area perkantoran. 

Kawasan barat IKN dengan luas 56.180 hektar rencananya akan menjadi lokasi perkantoran, bisnis, pusat pengembangan talenta, hingga perguruan tinggi. Sedangkan, kawasan timur IKN dengan luas 199.962 hektar rencananya akan menjadi kawasan perkantoran, hotel, dan area meetings incentive convention and exhibition atau (MICE).

Lantas, apa alasan pemerintah memindahkan ibukota ke tempat yang baru?

Alasan pertama adalah karena populasi Jawa terlalu padat. Survei penduduk antar sensus pada tahun 2015 menyebutkan bahwa sebesar 56,56% masyarakat indonesia terkonsentrasi di pulau jawa. Sementara Kalimantan yang wilayahnya lebih luas dari Jawa hanya menyumbang 6,05%.

Alasan kedua, kontribusi ekonomi pada PDB. Pemerintah menyebutkan bahwa kontribusi ekonomi Jawa terhadap PDB sangat mendominasi sementara pulau lain jauh tertinggal. Berdasarkan data BPS tahun 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49%. Dengan rincian sebanyak 20,8% diantaranya disumbang oleh Jabodetabek.

Alasan ketiga, krisis air bersih. Berdasarkan data kementerian PUPR pada tahun 2016 Jawa mengalami krisis air yang cukup parah termasuk Jabodetabek. Di wilayah tersebut, indikator ketersediaan air sudah berwarna merah yang menandakan terjadinya kelangkaan mutlak.

Alasan keempat, dominasi Jawa dalam konversi lahan. Dari hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan konversi lahan terbesar terjadi di pulau jawa. Proporsi  konsumsi lahan terbangun di pulau jawa bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan.  

Namun, dalam rencana pemindahan ibukota terdapat pendapat yang berbeda antara wakil ketua komisi II DPR RI dan juga pihak istana. DPR RI menyatakan bahwa diperlukan adanya jajak pendapat kepada masyarakat terlebih dahulu. 

Sedangkan, pihak istana mengatakan bahwa tidak diperlukan adanya referendum melainkan diperlukan persetujuan dari DPR RI sebagai representasi rakyat. Mengenai hal ini masyarakat turut serta memberikan pendapat mereka. 

Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa diperlukan adanya jajak pendapat kepada masyarakat terlebih dahulu karena mempertimbangkan juga banyak masyarakat yang bekerja dibawah pemerintahan. Masyarakat juga berharap ide dan harapan mereka dapat didengar oleh pemerintah.

Pada pidato kenegaraan di gedung DPR/MPR RI tahun 2019 yang dilansir oleh kanal youtube CNN Indonesia, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan permintaan izin kepada seluruh pihak untuk memindahkan ibukota negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan. 

Beliau mengatakan bahwa ibukota bukan hanya simbol identitas bangsa namun juga representasi bangsa dan tujuan dari pemindahan ibukota adalah untuk pemerataan dan keadilan ekonomi, demi mewujudkan visi indonesia maju, dan mewujudkan Bangsa Indonesia yang hidup selama-lamanya.

Dalam pidato lain yang juga diliput oleh CNN Indonesia, Presiden RI Joko Widodo menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada beliau. Pertama, pertanyaan tentang alasan perlunya pemindahan ibukota, Beliau menjawab alasannya yaitu antara lain dikarenakan beban Jakarta yang sudah sangat berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, airport, 

dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Kemudian dikarenakan beban pulau Jawa yang semakin berat yang penduduknya sudah mencapai 54% dari total penduduk Indonesia dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa yang juga sebagai sumber pangan. Beban tersebut akan semakin berat jika ibukota pemerintahan berpindah di Pulau Jawa.

Kedua, pertanyaan tentang pendanaan. Presiden RI menjawab bahwa total kebutuhan untuk ibukota baru kurang lebih Rp466 T yang nantinya 19% dananya berasal dari APBN yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibukota baru dan Jakarta, sisanya berasal dari "KPBU" kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Ketiga, pertanyaan mengapa sangat perlu atau mendesak untuk dipindahkan. Beliau menjawab bahwa beban Jakarta dan Pulau jawa dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan, polusi tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Apalagi kesenjangan ekonomi jawa dan diluar jawa terus meningkat.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai serta negara Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan daerah Kalimantan Timur disebabkan karena pertama, resiko terjadi bencana sangat minimal. 

Kedua, lokasinya strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan perkotaan yang sudah berkembang. Keempat, memiliki infrastruktur yang lengkap. Kelima, telah tersedianya lahan yang sudah dikuasai pemerintah. Meskipun ibukota dipindahkan, Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan dan akan terus dikembangkan menjadi kota bisnis.

Lalu bagaimana progres pembangunan IKN Nusantara?

Dilansir CNN Indonesia pada bulan Januari 2022 lalu, jalanan menuju ibukota baru dikelilingi oleh bebatuan dan hutan-hutan industri yang dipenuhi oleh pohon akasia mangium dan eucalyptus. Hutan-hutan industri tersebut nantinya akan dibangun menjadi ibukota negara baru. 

Terdapat beberapa plat penunjuk jalan yang disediakan di sana salah satunya tulisan penunjuk menara IKN. Disana juga sudah dipasang tugu sebagai titik 0 km bagi masyarakat yang ingin datang berkunjung ke ibukota negara baru atau IKN Nusantara. 

CNN Indonesia dalam kanal youtubenya juga menginfokan bahwa sudah mulai terlihat adanya aktivitas pembangunan ibukota di daerah Kalimantan Timur. Salah satunya yaitu pembangunan bendungan sepaku semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Bendungan tersebut termasuk sebagai salah satu infrastruktur penunjang air bersih di ibukota negara baru. Jalan-jalan penyangga yang merupakan mega proyek ibukota baru juga sudah mulai dibangun dan terus dibenahi yang fungsi dari jalan penyangga tersebut dapat digunakan untuk mempermudah distribusi logistik pembangunan IKN.   

Pemerintah menargetkan pembangunan IKN dapat selesai pada tahun 2045. Dengan rincian tahap pertama dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 1A yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2024 dan tahap 1B yang direncanakan selesai pada tahun 2028.

 Tahap 1A diklaim telah siap untuk dibangun karena telah dilakukan pembebasan lahan dengan 6 titik utama yang akan disebut sebagai kawasan inti pusat pemerintahan meliputi istana kepresidenan, kementerian atau lembaga, sumbu tripraja, sumbu kebangsaan, perumahan, dan infrastruktur jalan.