2024 Pilih siapa? Negarawan, Politisi, atau Pekerja Politik?

Ada Adagium lama berbunyi "Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentatio" 

yang jika kita maknai dalam bahasa Indonesia memiliki arti: Nilai Wibawa Seseorang Setinggi Nilai Argumentasinya

Yang jika kita sederhanakan kembali ialah Kata-kata ialah Manifestasi dari Pikiran, dan Perilaku adalah cerminan dari Pikiran.

Kontestasi politik secara umum di maknai sebagai upaya untuk memperebutkan dukungan rakyat dalam suatu perhelatan atau event politik. Indikator Kontestasi yang baik dan sehat ialah di tandai dengan yang semakin banyaknya gagasan-gagasan yang logis, yang sarat makna dan juga dapat mendobrak kebekuan dan kebuntuan yang lama hingga terciptalah sebuah gagasan yang baru yang inovatif, dan lebih inklusif.

Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pengertian yang tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 Umum ialah sebuah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Negara skaligus Kepala Pemerintahan yakni Presiden dan Anggota Parlemen yakni DPR dan DPD dengan tujuan agar berjalannya sebuah pemerintahan dan proses Demokrasi dapat melahirkan aktor-aktor sebagai mandatoris rakyat dan sekaligus pengampu kebijakan yang mampu meramu kebijakan dalam rangka untuk mewujudkan sebuah cita-cita dan tujuan bernegara berdasarkan Pembukaan UUD 1945.

Berjalannya suatu proses politik hendaknya menjunjung tinggi Integritas, Kompetensi atau Spesialisasi yang tercermin dalam setiap diri para kontestan sebagai modal utama dalam mempraktekan etika bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

Nilai Nilai dalam Pancasila adalah sebuah pedoman yang harus di ilhami oleh setiap kontestan baik secara pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan. 

Sudah menjadi konsekuensi bahwa setiap Kontestasi akan selalu melahirkan Konstalasi. Tak terkecuali dengan Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada proses Pemilu Tahun 2024 ini telah melahirkan 3 bakal pasangan calon yang semuanya di usung Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.

Melihat Konstalasi Politik yang sedang berlangsung terdapat beberapa catatan kritis yang hendaknya kita semua sadar dan paham bahwa pelaksanaan Pemilu bukan sekedar proses yang secara Prosedur semata namun ada hal yang paling ialah pelaksanaan Pemilu secara Substansial. 

Salahsatu hal yang paling menyita perhatian publik ialah perihal persyaratan pencalonan yang telah di Uji Di Mahkamah Konstitusi yang mana pada Keputusan Mahkamah Konstitusi di anggap telah memberi ruang bagi anakmuda untuk dapat menjadi aktor politik di kancah nasional.

Namun apakah hal tersebut sejalan dengan harapan seluruh anak muda? Setidaknya ada 3 point yang di ajukan oleh penulis dalam melihat perkembangan dinamika politik yang terjadi 

1. Apakah sebuah proses dan keputusan Judicial Riview berjalan secara alami dan keputusannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip serta keadilan hukum.

2. Apakah Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bebas Nilai, dan bebas intervensi manakala terjadi sebuah prahara yang di ungkapkan oleh beberapa hakim Konstitusi.

3. Apakah Lembaga Eksekutif (Istana/Presiden) memiliki pengaruh dalam penentuan keputusan para hakim konstitusi.

Ketiga point tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk menerbitkan tulisan, sehingga bisa di jadikan sebagai salahsatu referensi dalam penentuan pilihan yang akan di laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Jika melihat runtutan secara historis bagaimana perjalanan Republik ini berdiri dan telah mencapai Usia 78 Tahun dari Kemerdekaan, tentunya Dinamika yang terjadi selalu berwarna, sebut saja pertikaian antara Bung Karno Dan Bung Hatta sebagai Dwitunggal pun selalu bertikai dan bersebrangan secara Pemikiran dalam membangun sebuah Bangsa, namun perlu di garisbawahi dinamika yang terjadi yang dilakukan oleh Dwitunggal tersebut semata-mata menunjukkan keluasan pemikiran sebagai seorang negarawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan yang di praktekan secara konkrit 

Sebagai bahan refleksi untuk mewujudkan cita-cita dan Bernegara tentu kita sebagai warga negara kita harus dapat memahami Kepribadian dan Kinerja daripada Calon Pemimpin sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Karno "Jas Merah" Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah karena dengan mempelajari Bakal calon pemimpin Bangsa kita dapat mengetahui latar belakang, karakteristik dan gaya kepemimpinan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta rekam jejak selama ini. karena memimpin bangsa bukan tentang mengisi istana, di kawal oleh ajudan ataupun mendapatkan fasilitas oleh negara untuk menunjang segala aktivitas yang akan di kerjakan, tapi yang lebih utama adalah mewujudkan Kesejahteraan dapat terasa oleh seluruh masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memastikan gangguan dan ancaman keamanan dari luar dapat di mitigasi serta berkontribusi bagi kemajuan peradaban.

Jika kita amati Visi Misi yang ditawarkan oleh Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden secara garis besar memuat soal Keberlanjutan Program dari rezim yang saat ini berkuasa serta menggaungkan tentang Perubahan. Tak ketinggalan topik yang selalu menjadi trending adalah tentang bagaimana partisipasi anak muda dalam mewarnai Konstalasi Politik 2024, salahsatunya adalah upaya yang dilakukan oleh para Bakal Calon Presiden serta Wakil Presiden yang getol meminta partisipasi kepada kaum muda baik Kaum Milenial (Usia 27-42 Tahun) serta Gen Z (Usia 17-26 Tahun) baik secara langsung dan tidak langsung, untuk dapat menjadi bagian dari tim pemenangan masing-masing.

Namun apakah upaya yang dilakukan oleh Konstestan tersebut merupakan sebuah Pendidikan untuk menumbuhkembangkan Keterampilan untuk mewujudkan Generasi yang berkualitas ataukah hanya sekedar "Dagangan Politik" yang di pakai kepentingan elektoral semata?

Dari uraian yang telah di paparkan oleh penulis sebagai salahsatu ekspresi dan respon dalam memotret Dinamika serta Kondisi yan terjadi terdapat beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk memilih Pemimpin Republik ini selama 5 tahun kedepan sebagai parameter anak muda yang mencerminkan semangat yang progresif.

Pada umumnya Politik Praktis merupakan pengejawantahan tentang Siapa memperoleh apa, dimana, mengapa, dan bagaimana?

Rumusan politik praktis bukan tentang lawan dan kawan, melainkan tentang kepentingan yang sama-sama menguntungkan. Sifat Politik yang dinamis merupakan sebuah keniscayaan, begitupun dengan aktor politik yang selalu tampil dengan berbagai kata-kata yang penuh dengan metafora. 

Ada yang memandang sebagai sesuatu hal yang lumrah, namun tak sedikit pula yang menjadikannya sebagai fatwa sebagai bentuk sikap fanatik terhadap pilihannya.

Untuk dapat memilah serta menentukan pilihan setidaknya perlu di pahami perbedaan arti dari Negarawan, Politisi, serta Pekerja Politik.

Negarawan:

Secara umum dapat di pahami dengan ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kewibawaan. Sederhananya Negawaran merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam menjalankan tugas-tugas kenergaraan yang memiliki sikap-sikap keteladanan baik secara lisan maupun tindakan, yang secara kinerjanya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat 

daripada pribadinya.

Politisi:

Menurut KBBI arti daripada Politisi ialah orang-orang yang bergerak dalam bidang politik;

Politisi merupakan sebuah sebutan bagi orang-orang yang tergabung dalam partai politik yang biasanya mewakili institusi baik dalam struktural Partai politik, maupun sebagai anggota legislatif dan kepala daerah.

Stigma negatif cenderung melekat bagi mereka yang menyandang sebagai seorang poltisi, dikarenakan sikap ataupun perilaku para politisi yang kerap bertentangan dengan apa yang seringkali di ucapkan.

Pekerja Politik:

Tidak ada definisi yang baku mengenai penjelasan dari Pekerja Politik, bagi penulis sendiri Pekerja Politik di maknai sebagai suatu Fenomena yang tampak ketika dalam perhelatan pemilihan umum, sederhananya Pekerja Politik ialah orang-orang yang melakukan pekerjaan dilakukan baik secara formal maupun nonfornal untuk memenangkan majikan, ataupun jagoannya dalam Kontestasi Pileg maupun Pilpres dengan harapan mendapatkan sebuah keuntungan atas apa yang sudah mereka lakukan.

Secara umum dapat dilakukan oleh Konsultan Politik. Namun tak jarang juga melibatkan tokoh yang mempunyai basis massa yang banyak untuk di jadikan sebagai modal dalam rangka tawar-menawar kepada kontestan.

Bagi penulis sendiri makna Pekerja Politik memiliki stigma yang lebih buruk karena dalam proses tawar menawarnya ada potensi dan kecenderungan terjadinya eksploitasi yang kadang tidak disadari dikarenakan sikap loyalitas sebagai patron-klien dengan menjadikan basis massa atau orang- orang yang memiliki kedekatan secara emosional sebagai Komoditas untuk tujuan-tujuan dan kepentingannya, 

Seringkali terjadi Tipu menipu, Manipulasi yang dikemas dengan balutan janji-jani hanya untuk sebuah ambisi.

Lantas apakah ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden masuk kategori Negarawan? Politisi? Ataukah Sebagai Pekerja Politik?

Tentu seperti halnya sifat Politik yang Dinamis, akan selalu ada cara-cara ataupun upaya yang dilakukan untuk terus memperbaiki citra diri sebagai gambaran kinerjanya yang dibalut berbagai variasinya.

Namun perlu di ingat serta di sadari bahwa sebagai Pemilih Kritis hendaknya kita memiliki sebuah preferensi bahwa 

Solidaritas sejati datang secara alamiah, karena panggilan jiwa untuk mengambil sikap atas sesuatu yang di yakini, bukan karena instruksi, mobilisasi, apalagi intimidasi, dan nurani adalah sebagai panduan untuk menemukan jawaban 

Pikiran, Tindakan, Dan Karya Nyata adalah Indikasi Kaum Muda

Selamat Hari Sumpah Pemuda 2023

Bung Maulana Yusuf Amrullah

*Sekretaris DPC GMNI Pandeglang