Program KIS - Gratis Wujudkan Hak dan Kewajiban Masyarakat Kurang Mampu Memperoleh Layanan Kesehatan

Hak adalah kewenangan seseorang mendapatkan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah keharusan seseorang melakukan sesuatu. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, keduanya selalu berdampingan dan berhubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban harus terpenuhi agar hidup menjadi seimbang atau tidak berat sebelah sisi. Yang artinya, tidak ada kesenjangan untuk memenuhi kewajiban atau menerima hak. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 s.d. Pasal 34.

Terkhusus hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang kesehatan, tercantum pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 s.d. Pasal 34. Pasal-pasal tersebut merupakan salah satu landasan hukum Sistem Kesehatan Nasional (SKN), yang disebut sebagai landasan konstitusional.

SKN itu sendiri, merupakan suatu tatanan yang menyelenggarakan metode pembangunan kesehatan secara terpadu, saling mendukung, optimal, dan menjamin derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1495 yakni mencapai kesejahteraan umum.  Di mana dalam SKN terdapat salah satu subsistem tentang pembiayaan kesehatan.

Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan suatu tananan yang menghimpun, mengalokasikan, dan membelanjakan sumberdaya keuangan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan secara cukup, adil dan berdaya guna. Salah satu bentuk pembiayaan kesehatan adalah pemberian fasilitas kesehatan (faskes) berdasarkan amanat keputusan Menko PMK No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kemudian pada Januari 2014, pemerintah meluncurkan JKN sebagai program untuk menerapkan pelayanan kesehatan menyeluruh. Program JKN diwujudkan oleh badan pengelola jaminan sosial di bidang kesehatan yang disebut sebagai BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan menerbitkan KIS untuk seluruh program JKN. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yang meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu mendapat manfaat pelayanan kesehatan dengan bentuk layanan mulai dari tahap promotif (promosi pentingnya kesehatan bagi PMKS), preventif (pencegahan penyakit), sampai kuratif (pengobatan). PMKS mendapat Kartu Indonesia Sehat secara gratis, karena Iuran atau preminya dibayarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, PMKS akan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis melalui fasilitas kesehatan yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan (provider) milik pemerintah atau swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk mengetahui persebaran peserta KIS khususnya pada masyarakat kurang mampu, kami melakukan survei di Rowogempol, Lekok - Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Kami berkesempatan menghadiri beberapa rumah warga dan berkesempatan melakukan wawancara secara langsung tentang kepesertaannya sebagai penerima bantuan KIS dari BPJS Kesehatan.

1-638c9f6f08a8b52ed0587a43.jpeg

"Saya punya kartu KIS dapat dari desa, kemarin syaratnya cuma membawa KTP dan KK. Sejak punya KIS kalau berobat ke puskesmas saya tidak perlu bayar," kata Mak Yong pada Sabtu (05/11/2022).

"Saya sudah lama punya kartu KIS dari pemerintah. Kalau berobat ke puskesmas saya tidak perlu bayar lagi sejak pakai KIS. Saya senang karena tidak usah bayar," kata Bu Sus pada Sabtu (05/11/2022).

3-638c9f884addee75f062a1c2.jpeg

Berdasarkan keterangan tersebut, Mak Yong dan Bu Sus merasa sangat terbantu untuk biaya berobat saat sakit ke puskesmas. Yang di mana hanya perlu menunjukkan kartus KIS, maka pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan gratis tidak dipungut biaya.

Tetapi, tidak semua masyarakat paham dan mampu menggunakan KIS secara optimal, seperti yang terjadi pada salah satu warga atas beberapa dasar pertimbangan lainnya.

"Saya punya KIS, tapi kalau berobat tidak pernah digunakan. Saya lebih memilih berobat ke mantri bukan ke puskesmas sehingga harus bayar. Karena kalau ke puskesmas saya kurang cocok dengan pelayanan yang diberikan," ujar Mbok Yah pada Sabtu (05/11/2022).

Dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa persebaran ke pesertaan KIS sudah merata. Masyarakat yang kurang mampu sudah mendapatkan KIS dan bisa merasakan manfaatnya. Terutama pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat kurang mampu dalam memperoleh layanan kesehatan secara gratis. Namun, yang perlu dibenahi lagi adalah pelayanan kesehatan oleh penyelenggara atau pelaku layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat nyaman dan tidak merasa dirugikan.  

Daftar Pustaka

Dinsos, A. (2019, Januari 14). KARTU INDONESIA SEHAT ONLINE BAGI PMKS. Dipetik September 15, 2022, dari Dinas Sosial (Dinsos): https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kartu-indonesia-sehat-online-bagi-pmks-28

Fransiska Ardela, S. (2021, September 10). Apa Perbedaan BPJS Kesehatan, JKN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)? Dipetik September 15, 2022, dari Finansialku.com: https://www.finansialku.com/bpjs-kesehatan-jkn-kartu-indonesia-sehat-kis/

Team, O. N. (2022, April 8). Apa itu JKN KIS dan Perbedaannya dengan BPJS Kesehatan. Dipetik September 15, 2022, dari OCBC NISP: https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/04/12/jkn-kis-adalah