"Untuk politik perempuan, kuota bukanlah hadiah, tapi diperjuangkan, kalau tidak bisa jadi Gubernur jadi wakilnya, kalau belum jadi Bupati jadi wakilnya. Kebiasaan untuk itu diawali dari rumah tangga, equal dari rumah membiasakan tidak terjajah oleh doktrin patriarki," tuturnya.
Presidium Balai Syura dan juga pengurus PUSHAM USK, Suraiya Kamaruzzaman, mengatakan hampir semua organisasi perempuan di Aceh mendorong keterwakilan politik perempuan, diturunkan dalam program dengan pelatihan, peningkatan kapasitas, memastikan perempuan terlibat.
"Bukan hanya di kerja internal, advokasi yang dilakukan balai syura, misal Qanun tentang partai politik, yang membuat draft itu organisasi perempuan, dan inisiatifnya DPPPA, hingga mengawal dan RDPU, kemudian memastikan keterwakilan 30 persen masuk dalam parlok, kepengurusan perempuan, di MPU harus ada perempuan itu advokasi gerakan perempuan, hingga roadshow ke nasional," ucapnya.
Suraiya mengatakan proses kaderisasi tidak rumit, kalau semua partai sudah ada sistem dan mekanisme. Untuk peningkatan kapasitas teman-teman dari gerakan perempuan bersedia menjadi fasilitator atau narasumber.
"Kampanye bagaimana orang mengenal kita, gunakan fasilitas media sosial, menunjukan kegiatan positif, perkenalkan visi kita, membuat konten yang keren, buat video pendek 1 menit menggambarkan perubahan, menggambarkan diri kita, buat hastag yang keren. Itu strategi kita," jelas Suraiya.
Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Aceh, Hj. Yuniar SP,M.Si, menyampaikan komitmen partai golkar dalam partisipasi perempuan. Untuk komitmen dimulai dengan rekrutmen kader.
"Afirmatif action 30 persen, bagi partai golkar sudah 40 persen di kepengurusan itu oleh perempuan, dan memiliki bidang perempuan," tuturnya.
Â
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Syamsul Bahri, mengatakan pemilu sebuah proses pemindahan kekuasaan secara demokrasi, maka dilakukan pemilu 5 tahun sekali, Tugas KIP menerapkan prinsip, kejujuran, keadilan dan akuntabilitas serta tanggung jawab melakukan tahapan-tahapan pemilu.
"Hasil pemilu 2019, pemilih laki-laki 1.784.616, perempuan 1.840.819, partisipasi laki laki 1.382.547 perempuan, 1.502.511. Yang disampaikan perwakilan golkar, kenapa keterwakilan perempuan sedikit yang duduk di legislatif, dari jumlah pemilih perempuan yang banyak, tapi perempuan hanya 6 orang, ini tidak lepas perempuan tidak begitu berani untuk maju untuk berbuat sehingga tidak dikenal dan tidak dipilih," ungkap Syamsul.
Syamsul menyampaikan banyak peran perempuan yang harus dilaksanakan, tidak hanya pemilih, tapi juga perempuan sebagai peserta, penyelenggara, pengawas. KPU membuat aturan penyelenggaraan itu harus ada keterwakilan perempuan. "Kenapa tidak ada keterwakilan perempuan juga ada yang lebih faktornya saya mengalami ketika ada perempuan penyelenggara, suaminya tidak merestui, itu pernah terjadi di Aceh Utara," ucapnya.
Dalam pasal 10 ayat 7 UU No. 7, lanjutnya, perempuan paling sedikit 30 persen, makanya ia berharap pemilu 2024 perempuan mau memilih perempuan sesuai dengan kemampuannya, bukan hanya sebagai pelengkap penderita
"Sebelum memilih lihat dulu calegnya, harus dikaji, bukan karena diajak, bukan karena diberi uang, maka pentingnya organisasi partai memberikan Pendidikan politik untuk perempuan agar dapat memilih caleg melihat karakter calon tersebut. Dengan terpilihnya perempuan, agar bisa menjalankan program programnya," jelasnya.
